Merdeka.com - Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Samuel Abrijani Pangerapan, menuturkan pihaknya dan Dewan Pers akan serius menangani portal berita tak jelas yang tidak terdaftar. Rujukannya ada pada Undang-undang Pers.

"Nanti ada gerakan bersama dengan Dewan Pers. Jadi, semua website yang mengaku portal berita kalau tidak ada nama perusahaan, struktur perusahaan, alamat redaksi atau kantor, akan kami bersihkan," ujarnya kepada sejumlah awak media di kantornya Gedung Kemkominfo, Jakarta, Rabu (4/1).

Pria yang akrab disapa Semmy ini menuturkan, pihaknya tengah menyiapkan tim untuk mengawasi pergerakan media online abal-abal yang mengaku portal berita. Sejauh ini, sudah ada 40 ribu portal berita abal-abal yang dia terima berdasarkan data dari Dewan Pers. Langkah ini juga, kata dia, sebagai bentuk mengembalikan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

"Silakan punya website atau blog tapi jangan mengaku kontennya itu berita, berita itu ada ilmu dan etikanya. Pemerintah juga ingin mengembalikan pers menjadi pilar keempat demokrasi. Jangan sampai marwahnya itu hilang yang kemudian orang tidak percaya lagi sama pers, wah ini bahaya," jelasnya.

Maka dari itu, dia menyarankan kepada seluruh website yang mengakui portal berita, untuk segera memenuhi aturan yang berlaku sebagai perusahaan media.

"Sekarang itu mengurus perizinan membuat badan hukum tidak susah," ungkap dia.


Hanya di Indonesia

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menuturkan, maraknya media online yang mengaku portal berita ini hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, bahkan Timor Leste, tidak ada fenomena seperti di Indonesia.

"Ini khas Indonesia," tuturnya saat dijumpai di kantor Kemkominfo.

Menurut Yosep, fenomena terjadi ini lantaran banyak masyarakat yang masih takut terhadap wartawan terutama wartawan dari portal berita abal-abal yang selalu menyudutkan dalam membuat berita. Kebanyakan para pejabat daerah yang sering diincar. Alhasil, kata 'damai' pun menjadi solusinya. Hal ini yang kemudian membuat subur portal berita online abal-abal.

"Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk melakukan media literasi kepada masyarakat," terangnya. [idc]

Baca juga:
Begini cara Anies tepis berita hoax di medsos
Pemerintah bentuk badan cyber, kinerja Menkominfo dipertanyakan
Anies Baswedan curhat sering jadi korban fitnah akibat berita hoax
Anggota Komisi I DPR minta Badan Cyber sinergi dengan UU ITE
NasDem minta pemerintah segera keluarkan mekanisme kerja Badan Cyber
Badan Cyber Nasional jangan sampai membatasi kebebasan berpendapat