Facebook Blokir Puluhan Ribu Aplikasi, Ada Apa?

Merdeka.com - Facebook mengaku pihaknya telah memblokir puluhan ribu aplikasi sebagai bagian dari investigasinya paska skandal Cambridge Analytica.
Dilansir dari BBC pada Sabtu (21/9), Facebook mengatakan aplikasi-aplikasi tersebut dimiliki oleh lebih dari 400 developer dan tidak semuanya memang berbahaya untuk pengguna.
Investigasi ini adalah kegiatan berkelanjutan dan telah berlangsung sejak Maret lalu. Facebook telah mengerahkan ratusan pengacara, ahli data, dan insinyur.
Investigasi dilakukan dengan tujuan mengembalikan reputasi dan keamanan privasi Facebook yang sempat menuai kritik internasional saat skandal terjadi.
"Peninjauan kami telah membantu untuk memahami lebih baik pola penyalahgunaan aplikasi demi menargetkan sosok-sosok jahat dari berbagai developer," kata Vice President for Product Partnership Facebook Ime Archibong melalui Facebook Newsroom.
Facebook tidak banyak menjelaskan spesifikasi dari aplikasi yang telah diblokirnya. Pada beberapa kasus, developer akan menjalani wawancara mendalam setelah aplikasinya ditandai (flagged).
"Banyak (aplikasi) yang belum rilis tetapi masih dalam tahap uji coba ketika kami memblokirnya," lanjut Ime.
Beberapa aplikasi diblokir dengan alasan mengambil data yang diambil dari Facebook atau membuat data pengguna publik tanpa melindungi identitasnya.
Satu aplikasi yang telah diblokir bernama myPersonality. Aplikasi tersebut ditemukan telah membagi data kepada berbagai peneliti dan perusahaan dengan proteksi terbatas. Aplikasi tersebut juga menolak untk diaudit Facebook setelah ditemukan.
Reporter Magang: Joshua Michael
(mdk/faz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Kedai Kopi di Jakarta Ini Disebut Tertua di Indonesia, Berdiri Tahun 1878
Ini jadi kedai kopi pertama di Jakarta sejak 1878, bertahan selama 145 tahun.
Baca Selengkapnya

Tak Ada Tempat Bermain, Ini Potret Miris Anak-Anak Jakarta Renang di Lautan Sampah
Tak hanya mengancam kesehatan, berenang di lautan sampah bahkan bisa merenggut nyawa anak-anak.
Baca Selengkapnya

FOTO: Keseruan NCT 127 Sapa Penggemar di Jakarta dalam 'Fact Check' Face To Face Album Sign Event
Dalam acara tersebut setiap member NCT 127 menandatangani album mereka untuk 35 NCTzen.
Baca Selengkapnya

Begini Nasib Ekonomi Jakarta Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
DKI Jakarta ke depannya harus bisa menjadi Global City yang sukses seperti Dubai.
Baca Selengkapnya

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya