CFI Desak Pemerintah Dukung Digitalisasi Budaya Bangsa termasuk Aksara Daerah
Merdeka.com - Kandasnya permohonan digitalisasi aksara Jawa yang diajukan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke lembaga internet dunia (ICANN) mendapat sorotan tajam sejumlah pemerhati budaya.
Mereka menyayangkan lantaran pemerintah kurang hadir mendorong upaya tersebut.Pasalnya, PANDI yang mengajukan permohonan Internationalize Domain Name (IDN) pada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) berjuang sendirian menggolkan digitalisasi aksara Jawa.
Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Culture and Folks for Indonesia (CFI) Muhammad Yusuf, Minggu (3/1).
"Seharusnya pemerintah bisa melakukan intervensi kebijakan. Mengawal secara intensif apa yang sedang diupayakan PANDI," ujar Yus.
Menurut CFI, ikhtiar PANDI seharusnya mendapat dukungan masif dari pemerintah. Pasalnya, ketika digitalisasi akasara Jawa bisa diwujudkan, akan banyak dampak positif terhadap Indonesia.
Terutama menyangkut aspek pelestarian aksaranya itu sendiri. Era teknologi yang begitu cepat seperti sekarang harus dijadikan momentum. Momentum bagaimana melakukan digitalisasi budaya bangsa.
"Kalau aksara Jawa ini terealisasi (digitalisasi), maka akan menjadi pintu masuk untuk budaya Indonesia lainnya, sehingga makin dikenal dunia," ucapnya.
Dikembalikan ICANN
Perlu diketahui, PANDI secara resmi telah mengajukan upaya digitalisasi aksara Jawa pada ICANN awal 2020. PANDI lantas mendapat jawabanICANN pada Juli 2020 melalui surat elektronik (email).
Inti surat itu, seluruh data yang diajukan PANDI telah selesai dievaluasi oleh ICANN dengan hasil, untuk sementara proses IDN aksara Jawa dikembalikan lagi ke PANDI, disertai dengan beberapa alasan. Pertama, bahasa Jawa belum masuk sebagai bahasa administratif Indonesia di ISO 3166-1.
Kedua, ICANN melihat bahwa belum cukup bukti bahwa aksara Jawa lazim digunakan oleh seluruh atau sebagian masyarakat Indonesia. Dan ketiga adalah status aksara Jawa di UNICODE yang mana saat ini masih masuk dalam kategori ‘Limited Use Script.
(mdk/sya)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak perilaku kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga etika di ruang digital.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaKepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBertujuan demi memperkuat ekosistem internet di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaMenurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaBerikut adalah laporan dari We Are Social yang memotret kondisi internet di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca Selengkapnya