Yunus Husein

Ahli hukum perbankan Yunus Husein menjelaskan mekanisme penerbitan surat berharga bank dalam sidang gugatan CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mantan Kepala PPATK, Yunus Husein buka suara, mengenai laporan hasil analisis (LHA) dalam rapat dengan DPR membahas transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu.

Setelah bekerja sejak awal tahun ini, para anggota Tim Sembilan mulai mencurahkan isi hatinya usai tim mereka resmi dibu

Sejumlah rekomendasi dikeluarkan Tim Sembilan usai menjalankan tugas mereka memantau dan mengevaluasi persepakbolaan Ind

Bantahan pernah dilakukan PPATK melalui media massa beberapa waktu lalu.

Yunus Husein tak terima disebut sumpah demi Allah, demi Rasulullah oleh Jusuf Kalla.

"Jadi isu itu tidak ada, saya bilang ralat dong. Ini untuk jelaskan apa yang jadi latar belakang semua soal itu,".

"Saya ketemu di masjid deket rumah, Yunus bilang demi Allah demi Rasul, tidak ada disebut rekening gendut," kata JK.

"Untuk seorang pegiat antikorupsi, menurut saya kepanikan saja. Hadapi, jangan orang yang malah disuruh hadapi."

Para aktivis antikorupsi diminta bersikap jantan, dengan memenuhi panggilan Bareskrim.

Jokowi pernah bilang setop kriminalisasi KPK dan penggiat antikorupsi.

Djarot hanya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika diminta tanggapan soal pencalonan Budi Gunawan jadi kapolri.

Budi disebut sempat masuk bursa calon menteri Jokowi, namun gagal masuk karena mendapat penilaian buruk dari PPATK.

"Tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah/tidak lulus," tulis Yunus.

Budiarto Shambazy keluar dari Tim Sembilan yang dibentuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Forum Asosiasi Provinsi PSSI mempertanyakan sumber dana Rp 2 miliar yang digunakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk membentuk Tim Sembilan.

PPATK di era Yunus juga mencatat banyak kepentingan memainkan pinjaman, dengan menekan direksi bank.

Irjen Djoko diduga memiliki harta lebih dari Rp 100 miliar yang disamarkan atas nama kerabat dekatnya.

"Tetap nomor satu DKI, kemudian ada juga Sumatera Utara, Bank Indonesia yang sekarang pegang datanya," ujar Yunus.

Sistem pelaporan transaksi keuangan transfer luar negeri (IFTI) dipercaya bisa memberi tambahan amunisi.