Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menyatakan, upaya tersebut perlu dilakukan OJK mengingat banyaknya pengaduan konsumen yang menjadi korban perusahaan fintech. Terlebih saat ini sudah lebih dari 100-an pengaduan konsumen korban fintech diterima YLKI.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberdayakan pelanggannya dengan cara memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, bukan malah sebaliknya. YLKI meminta pemerintah dan pelaku usaha untuk secara konsisten mengedukasi konsumen.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, bahwa sejak belanja online menjadi sebuah gaya hidup masyarakat kekinian, pengaduan terkait penipuan pun ikut meningkat.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korlantas Mabes Polri, pengelola jalan tol, dan dinas perhubungan setempat, untuk mengaudit keandalan rest area jalan tol untuk persiapan mudik Lebaran.

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi meminta rencana mogok massal yang akan dilakukan oleh Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) tidak merugikan konsumen.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus abadi meminta kepada pemerintah untuk tetap bersikap berdasarkan Undang-Undang, di mana sepeda motor atau ojek tidak bisa diakmodir sebagai moda angkutan umum.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat 41 persen konsumen transportasi online merasa dikecewakan. Ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengatur operasional transportasi ini. Selain layanan, persoalan selanjutnya yaitu terkait penggunaan motor dan mobil pribadi sebagai transportasi umum.

YLKI menilai standar keamanan dan keselamatan taksi online saat ini masih minim. Para pengguna taksi online memiliki risiko keselamatan yang tinggi karena pengemudi bisa mendapatkan data pribadi konsumennya dengan mudah. Selain itu, sistem taksi online tidak memiliki standar keamanan dan keselamatan yang baku.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio meminta Kementerian Perhubungan untuk mencabut larangan razia atau penindakan terhadap pengemudi taksi online yang tidak memenuhi syarat, yang tertuang dalam surat nomor HK.202/I/9/DRJD/2018.

Menurut Tulus, data pribadi para pengguna transportasi online yang secara sukarela mereka masukkan untuk mendaftar penggunaan aplikasi berpotensi disalahgunakan. Perlindungan data tersebut tidak kalah penting dengan perlindungan dan fasilitas kemudahan konsumen lainnya dalam penggunaan transportasi online.