Kebijakan menahan penurunan minyak harus disampaikan secara transparan sehingga tidak menimbulkan praduga pada tataran masyarakat. Apalagi di tengah pandemi ini masyarakat menjadi lebih sensitif perihal kebijakan yang menyangkut persoalan ekonomi.

Relaksasi larangan mudik ini juga tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Mei 2020 kurva Covid-19 harus turun, bagaimana pun caranya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai pemerintah tidak perlu lagi memberi subsidi untuk LPG 3 kg. Yang paling penting, pasokan LPG harus tersedia merata dan masyarakat dapat mendapatkannya dengan mudah.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi di sektor telekomunikasi, salah satunya subsidi pulsa. Mengingat, masyarakat banyak yang bekerja dari rumah dan menggantungkan produktivitas kepada koneksi internet, sehingga tentu beban pulsa akan semakin membengkak.

Bahkan, lebih ideal lagi jika seluruh kebutuhan konsumen atau masyarakat secara umum ditanggung oleh negara. Tulus mencontohkan di banyak negara yang memutuskan untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown, menanggung kebutuhan konsumsi masyarakat dengan baik.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau sejumlah pihak untuk sementara waktu dapat menyampaikan proses pengaduan secara online. Hal ini sejalan dengan instruksi pemeritah untuk mengurangi intensitas pertemuan secara langsung, yang diyakini dapat menekan penyebaran virus corona.

?Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah untuk segera melakukan tes Covid-19 secara massal, guna mengetahui keterpaparan sesungguhnya yang ada di masyarakat. Sebab, masih banyak orang yang kesulitan untuk melakukan tes corona.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru akan berisiko tinggi bagi perlindungan hak konsumen sebagai pasien BPJS Kesehatan. Mengingat, batalnya kenaikan iuran ini berdampak terhadap reduksi pelayanan pada pasien.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, pihaknya telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat sejak awal Februari lalu.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat sepanjang 2019 total aduan diterima terkait leasing sebanyak 31 kasus. Dari total aduan tersebut, masalah kredit macet menjadi paling banyak diadukan yakni sebanyak 25 persen.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait larangan penggunaan kantong plastik. Menurutnya, dari segi aspek lingkungan kebijakan tersebut sudah cukup tepat.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pembentukan panitia khusus (pansus) yang diusulkan DPR terkait kasus Jiwasraya tidak akan menyelesaikan akar permasalahan untuk mengembalikan dana polis nasabah.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat total pengaduan sepanjang 2019 mencapai sebanyak 1.871. Adapun dari total pengaduan tersebut sebanyak 1.308 dilakukan secara berkelompok atau kolektif dan sisanya 563 dilakukan secara individu.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Grab menghentikan sementara penyewaan Grabwheels. Hal ini menyusul adanya insiden yang menewaskan dua orang pengguna Grabwheels karena tertabrak mobil beberapa hari lalu.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, jika dilihat dari sisi intan finansial, kenaikan tersebut bisa menjadi solusi atas defisit BPJS Kesehatan. Namun jika dilihat dari aspek yang lebih luas, kebijakan ini bisa memicu hal yang kontra produktif bagi BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, rencana sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak akan efektif membuat efek jera, sebab tidak semua orang memiliki SIM dan paspor.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pembatasan konsumsi BBM subsidi solar tidak berpengaruh pada berkurangnya polusi. Menurutnya, pembatasan tersebut hanya menyulitkan dan membuat potensi crowded menjadi sangat besar.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi meminta agar Gubernur DKI, Anies Baswedan, memerintahkan jajarannya untuk menghentikan sementara pemotongan kabel optik yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga.