Warga Asing Jadi Direksi BUMN

Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR kepada Kementerian BUMN.

Wacana pemerintah memberikan kesempatan orang asing untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai reaksi banyak pihak. Tak terkecuali dengan politikus partai Gerindra, Ahmad Riza Patria yang menyatakan bahwa hal itu adalah keputusan yang merendahkan harga diri bangsa Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan swasta. Zulfan menyebut, banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut. Selain itu, banyak menemukan fakta perusahaan pelat merah justru seperti bersaing dengan swasta.

Said Didu, mengatakan Undang Undang BUMN tidak melarang jika CEO BUMN diisi warga negara asing. Namun, sedikit bertentangan dengan UU Tipikor yang menyebut direksi BUMN merupakan pejabat negara. Said menjelaskan meski dalam UU BUMN tidak menjadi persoalan tapi secara konstitusi ada tafsiran politik yang berbeda.

Warga negara asing terbuka lebar jadi bos perusahaan BUMN.

Direksi BUMN dikhawatirkan akan kalah saing dengan orang luar.

Untuk BUMN strategis, BPK meminta Menteri Rini menutup pintu bagi warga negara asing.

SBS mengambil contoh BUMN Malaysia seperti Petronas yang kini dikomandoi orang asing.

Pemerintah mengaku setuju warga negara asing jadi bos di perusahaan BUMN.

"Saya terus terang tidak setuju, karena itu berdimensi meremehkan, melecehkan anak-anak bangsa," kata Din.

"Kadang-kadang ada spesialis yang dibutuhkan, tapi kita tidak punya," kata Wapres JK.

Keduanya kompak menyerang kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang berencana menjual Gedung kementerian BUMN.

Kebijakan pemerintahan Jokowi warga asing bisa jadi bos BUMN menuai polemik.

Fahri meminta orang-orang di pemerintahan Jokowi menyudahi berbagai pernyataan yang kontroversial.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil meminta, peran warga asing di perusahaan BUMN tidak perlu diperdebatkan.

Sofyan Djalil mengaku belum bisa menjelaskan posisi di perusahaan BUMN yang nantinya bakal diperbolehkan diisi WNA.