Walikota Cimahi Ditangkap Kpk

Meydi Mustika mengatakan, dirinya tidak mengetahui peruntukan uang tersebut. Yang jelas, uang tersebut dikeluarkan dari kantong pribadi.

Tim jaksa penuntut umum pada KPK sudah merampungkan dan melimpahkan berkas dakwaan Ajay ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.

Ajay langsung ditahan tim penyidik selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2022 hingga 6 September 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1.

Kali ini Ajay dijerat dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi dan dugaan pemberian suap terhadap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.

Hal itu diungkapkan Ajay saat dihadirkan secara daring sebagai saksi dalam sidang lanjutan yang dihadirkan terhadap terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain pengacara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Kedua kode itu dijelaskan Ajay, berawal dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang ingin mengkorek soal pemberian sejumlah uang kepada Robin yang saat ini telah menjadi terdakwa dalam dugaan kasus korupsi.

Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding atas vonis 2 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) terhadap Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay M Priatna.

Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay M Priatna dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan gratifikasi, dalam pembangunan rumah sakit. Dia dihukum 2 tahun penjara.

Uang iuran dari sejumlah SKPD itu, kata dia, dikumpulkan di Asisten Ekonomi Pembangunan Kantor Wali Kota Cimahi, Ahmad Nuryana, kemudian diserahkan kepada salah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan milik Ajay, bernama Yanti.

Sebelum merealisasikan pembangunan, mereka harus mengajukan izin prinsip, izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Cimahi yang ditandatangani oleh Ajay.

Dengan pelimpahan tersebut, maka penahanan Ajay telah beralih dan menjadi kewenangan PN Bandung. Ajay akan dititipkan penahanannya di Rutan Polrestabes Bandung.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan. Ajay dan Hutama dijerat dalam kasus dugaan suap dalam perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020.

Dua saksi itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan dan Kepala Seksi Perizinan Bangunan DPMPTSP Kota Cimahi Aam Rustam yang diperiksa untuk tersangka Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna (AJM), pada Rabu (16/12) kemarin.

KPK juga memanggil sembilan saksi lain untuk tersangka Ajay, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cimahi, Meity Mustika, Kepala Satpol PP Cimahi, Totong Solehudin, Komisaris RSU Kasih Bunda Cimahi, Susanto Ongko Wijoyo, karyawan RSU Kasih Bunda Cimahi, Senny Meika.

Ali mengatakan, tim penyidik akan menganalisis lebih dalam beberapa temuan tersebut untuk kemudian dijadikan alat bukti untuk pembuktian pasal yang disangkakan terhadap Ajay.

Ia mengimbau kepada kepala daerah lain agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Dia kembali menekankan bahwa tidak ada perjanjian apapun yang dibuat dengan pihak RS Kasih Bunda. Dia yang merupakan pejabat negara merasa apa yang dilakukan sebagaimana seorang pengusaha.

Hutama sebagai pemberi disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberian.

Tiga Wali Kota Cimahi ditangkap KPK setelah terjerat kasus korupsi.

Kemudian, Ajay juga memiliki 5 unit mobil, yakni Nissan Elgrand tahun 2016, Toyota Fortuner Jeep 2014, Nissan X-Trail Jeep tahun 2005, Mercy sedan tahun 2017, Land Cruiser SUV tahun 2017. Nilai dari kelima unit mobil sebesar Rp3.610.000.000.