Verifikasi Faktual Parpol

Gugatan keempat itu terkait dengan keputusan KPU setelah menjalankan putusan Bawaslu yang memerintahkan dilakukan verifikasi ulang terhadap Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024

KPU telah melakukan verifikasi administrasi ulang atau perbaikan terhadap data keanggotaan Partai Prima di dua provinsi, yakni Riau dan Papua sejak Rabu (29/3).

Menurut Juru Bicara Partai Prima Farhan Abdillah Dalimunthe, dokumen perbaikan Prima itu telah dinyatakan lengkap oleh KPU pada Selasa (28/3) malam.

Memastikan aturan benar-benar dipatuhi peserta pemilu, KPU telah membentuk satuan tugas pengawasan kampanye di medsos. Pembentukan gugus tugas itu turut menggandeng Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih memaparkan dugaan kecurangan oleh KPU RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (11/1). Kecurangan tersebut berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Partai Ummat mengklaim telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

KPU pusat akan mengumumkan secara resmi hasil verifikasi faktual pada Jumat, 30 Desember besok.

Hasil pemantauan Bawaslu di Sulawesi Utara belum menunjukkan adanya gangguan dalam verifikasi faktual ulang oleh KPU kabupaten/kota setempat. Sehingga Bawaslu sulit untuk menyelidiki dugaan gangguan yang disampaikan Partai Ummat.

Mustofa pun menegaskan, partainya tak akan diam terhadap upaya gangguan tersebut. Dia menyatakan semua partai posisinya setara dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir membantah ada intimidasi terhadap komisioner KPU di kabupaten/kota saat verifikasi faktual parpol. Menurutnya, komunikasi antara komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota adalah proses koordinasi.

Diketahui, Tim hukum Koalisi Kawal Pemilu Bersih melaporkan Komisioner KPU Idham Holik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan intimidasi kepada petugas KPU daerah dalam forum konsolidasi nasional KPU yang digelar awal Desember 2022 lalu.

Menurut dia, kalau memang ada pelanggaran kode etik terkait partai Ummat, Bawaslu akan mengajukan ke DKPP untuk diproses. Tergantung hasil mediasi, Bagja berharap tidak sampai terjadi proses laporan.

Ridho berharap agar mediasi kedua esok antara partainya dengan KPU dapat menemukan titik temu. Salah satunya, agar Partai Ummat dapat menjadi peserta Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal KPU, Bernad D Sutrisno, membantah mengintimidasi anggota sekretariat KPU di tingkat provinsi untuk merekayasa atau memanipulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Anggota KPU RI, kata Awiek, telah memberikan klarifikasi kepada partai ketika pengundian nomor urut peserta pemilu kemarin malam.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengaku belum mendengar langsung dari Ketua KPU terkait masalah ini. Dia tidak membayangkan terjadi kecurangan di proses verifikasi faktual partai politik.

Nazaruddin memastikan, pihaknya telah melakukan verifikasi data sesuai dengan aturan yang berlaku.

Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan, masyarakat tentunya akan mengawasi memang bila ada kecurangan di KPU

Pada tahap verifikasi administrasi, KPU menyatakan hanya 9 partai politik DPR RI yang lolos dan 9 partai politik nonparlemen yang berhak berlanjut ke tahap verifikasi faktual.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, bagi partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu 2024, pada saat pengundian nomor urut bisa diwakili oleh sekitar 10 pejabat teras dari partai tersebut.