Tim Hukum Nasional

Mahfud mengatakan, tak masuk dalam tim tersebut bukan karena menolak. Alasannya, dia saat ini masuk ke dalam struktur keanggotaan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Posisi Mahfud di tim Asistensi Hukum diganti tokoh lain yang menduduki posisi deputi di BPIP.

Wiranto juga memastikan tim ini sudah bekerja pada jalurnya. Terbukti dari sejumlah tokoh yang diduga melanggar hukum sudah diproses kepolisian, seperti Eggi Sudjana dan Kivlan Zen.

Tim ahli hukum Menko Polhukam, mengatakan, pihaknya bekerja bukan atas nama-nama tokoh yang menjadi sorotan. Melainkan lebih ke peristiwa yang ada.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno prihatin atas lumpuhnya kontrol terhadap pemerintah dalam demokrasi di negara Indonesia. Sandiaga menyampaikan simpati kepada media massa yang tidak memberitakan kecurangan Pemilu 2019 dengan gamblang.

Amien Rais menilai, Wiranto telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan lantaran membidik lawan politik.

Dia menjelaskan, tim tersebut bukan lembaga yang bisa mengambil tindakan. Dan hanya memberikan masukan kepada Wiranto serta kepolisian.

Romli menjelaskan, tim ini akan mengkaji ucapan-ucapan para tokoh yang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Nantinya, hasil kajian ini akan diteruskan kepada polisi. Menurutnya, para pakar ini juga memberikan masukan terhadap langkah hukum yang diambil polisi.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam menyebut Tim Hukum Nasional yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mirip Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritisi pembentukan Tim Hukum Nasional di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Tim tersebut dinilai ikut campur terhadap independensi hukum.

"Bukan tim (hukum) nasional, jangan ngawur lagi. Ini tim asistensi kantor kemenko polhukam," kata Wiranto.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku telah dihubungi Menko Polhukam Wiranto untuk masuk dalam tim hukum nasional. Mahfud menilai Wiranto memiliki niat baik membentuk tim ini.

Refly khawatir tim ini tak ubahnya Kobkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) di era Soeharto.

Hidayat mengatakan, walaupun Wiranto telah menyampaikan kajian tim ini berlaku bagi siapa saja, namun dia khawatir praktiknya akan diberlakukan ke kelompok oposisi atau kelompok yang tidak sejalan dengan kebijakan atau kepentingan penguasa.

"Kalau ada ajakan delegitimasi KPU, pemerintah perlu second opinion untuk mengambil tindakan, mungkin seperti tim hukum nasional," kait dia.

Wiranto Sebut dari Romli Atmasasmita hingga Muladi Masuk Tim Hukum Nasional. Wiranto mengatakan, ada nama Romli Atmasasmita, kemudian mantan Menteri Kehakiman Muladi. Bahkan dia berharap Mahfud MD juga masuk.

Penjelasan Wiranto soal Tujuan Pembentukan Tim Hukum Nasional. Menurut dia, hal ini sudah dibicarakan oleh para akademisi dan ahli. Sehingga, akan dikaji benar dulu oleh tim hukum baru bertindak. Karena mengkaji apa yang disampaikan oleh seseorang itu tak mudah.