Lakpesdam-PBNU meminta Jokowi membatalkan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai, hal tersebut seiring dinilai cacat etika modal dan melanggar asasi manusia.

"Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan mencegah adanya intervensi dalam penilaian," katanya.

Dia pun bertanya-tanya sampai saat ini terkait tes tersebut. Apakah memang hal ini ada upaya untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu.

Dia mengatakan pemberhentian pegawai KPK tersebut basisnya adalah Undang-undang dan bukan alih status.

"Mereka harus tetap bekerja di KPK tidak dikurangai hak mereka. Jangan diotak-atik," tegas Johan.

Sementara itu dia juga mempertayakan dirinya yang tidak lolos. Sebab hal tersebut terasa janggal lantaran sudah beberapa kali mengikuti tes mulai dari calon pimpinan KPK dan tes kedeputian.

Nasib dari 75 pegawai TMS ada di tangan Dewan Pengawas dan pimpinan KPK.

Kasatgas yang tidak lolos tersebut saat ini sedang menangani kasus besar. Seperti Novel Baswedan yang sedang menangani terkait kasus korupsi kelautan di KKP, Andri Nainggolan saat ini mengusut kasus bansos.

Tidak hanya itu, Giri juga mendengar terdapat pertanyaan yang lebih sensitif dari beberapa pertanyaan sebelumnya yang membahas soal pernikahan dan pacaran. Kemudian pegawai lajang pun dipertanyakan pada saat tes wawasan Kebangsaan.

"Jadi saya berkeyakinan hasil tes itu tidak signifikan dan kami-kami ini memang tidak diinginkan melanjutkan pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Giri.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menilai pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diajukan kepada pegawai KPK tidak mencerminkan nilai kebangsaan yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Terkait dugaan isi soal TWK yang dipenuhi pertanyaan 'aneh', dia meminta masyarakat untuk tidak terus membesarkannya. Ngabalin meyakini, KPK akan terus terdiskreditkan dengan adanya hal tersebut jika terus berlarut.

Ali menyebut, dalam melaksanakan TWK, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh rasa cinta Tanah Air, yaitu tingkat kejahatan, perusakan fasilitas publik, pembajakan musik, dan korupsi," ujar Reza

"Tes itu dalam penilaian publik, bukan hanya diduga menjegal NB, tapi juga patut diduga untuk menjegal para penyidik dan pegawai KPK yang masih 'merah putih' dan 'tegak lurus'," kata mantan Panja revisi UU KPK ini.

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo mengungkap sejumlah pertanyaan yang menurutnya janggal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes ini sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagai amanat UU baru KPK Nomor 19 tahun 2019.

Arsul menuturkan, yang tidak memenuhi syarat ini masih memiliki kesempatan untuk dijadikan ASN. Tergantung bagaimana kebijakan pimpinan KPK.

"Barang kali kalau dibilang masih bisa mengais-ngais, menahan KPK jangan betul-betul masuk ke liang kuburnya," ujar Bivitri.