Terlebih, kata Novel, 75 pegawai yang dinonaktifkan juga menangani kasus-kasus korupsi besar seperti dugaan korupsi izin ekspor benih benur lobster, kasus mafia hukum Fatwa MA, hingga bansos Covid-19.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo singkat menanggapi SK tersebut. "Sabar," singkatnya saat dikonfirmasi merdeka.com.

Yudi menyebut, dengan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri membuat penyelidik dan penyidik akan menghentikan pengusutan sebuah kasus. Menurutnya, hal tersebut merugikan masyarakat, bukan hanya pegawai KPK.

Salah satu pegawai KPK yang dinonaktifkan, mengaku mendapatkan salinan surat tersebut. Pria yang enggan disebutkan namanya ini mengaku kecewa. Apalagi kabar buruk ini diterima beberapa hari jelang Hari Raya Idulfitri.

SK tersebut berisikan penetapan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

"Namanya, Sujanarko, Direktur PJKAKI KPK. Mengabdi di KPK sejak 2004. Tahun 2015, Presiden @jokowi memberikan penghargaan Satyalancana Wira Karya sebagai tanda kehormatan karena dharma bakti yang besar pada nusa & bangsa," katanya.

"Kebetulan saya disebut sebagai salah satu dari 75 pegawai KPK yang katanya tidak lulus TWK tersebut," ujar Novel Baswedan

Sementara 75 pegawai yang tak lolos TWK bukan tanggung jawab BKN.

"Kami Komisi III berharap agar pertanyaan yang diberikan dapat mengarah pada maksud dan tujuan test dimaksud tanpa harus menyinggung hal yang sensitif karena akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," katanya.

ICW bingung terhadap tolak ukur pegawai KPK yang dianggap memiliki wawasan kebangsaan. Sebab menurut Kurnia, tugas penyelidik dan penyidik KPK yang menangkap para koruptor sudah melampui rasa cinta kepada Tanah Air.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa berpendapat, harus ada tes ulang hanya setia pada Pancasila, UUD 1945, tunduk patuh pada kebijakan pemerintah.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriyani mengatakan saat ini tengah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang adanya dugaan beberapa pertanyaan sangat pribadi yang diberikan kepada para pegawai KPK. Sejumlah pertanyaan itu menyangkut soal menikah, hasrat, istri kedua dan aktivitas saat pacaran.

Untuk diketahui beredar informasi adanya beberapa pertanyaan sangat pribadi yang diberikan kepada para pegawai KPK. Yakni soal menikah, hasrat, istri kedua dan aktivitas saat pacaran.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan, dari 1.351 pegawai, 75 di antaranya tak lulus uji TWK. Ghufron memastikan tak pernah mengumumkan akan adanya pemecatan terhadap pegawai yang tak lulus uji TWK.

Dia tidak setuju jika hasil TWK dijadikan dasar pemberhentian para pegawai lembaga antirasuah tersebut.

Sementara itu terkait desakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) yang meminta Komnas Perempuan mengusutnya, Iswarini pun enggan menanggapi lebih lanjut. Sebab pihaknya katanya sedang mengumpulkan informasi lanjut terkait hal tersebut.

Menurutnya, tes alih status pegawai KPK menjadi ASN seharusnya tidak memiliki dampak pemberhentian.

"Sekali lagi kami mengingatkan, agar media dan publik berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh KPK baik lewat juru bicara maupun seluruh saluran komunikasi resmi yang dimiliki KPK," kata Ali.