"Kami pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memecat, tidak pernah berpikir memberhentikan secara hormat/tidak hormat," ujar Firli.

Dia menilai langkah tersebut agar status 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tidak menjadi polemik dan bola liar sehingga harus dihentikan dengan mengangkat 75 orang tersebut menjadi PPPK.

Pelaporan ini terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK sebagai syarat alih status sebagai ASN.

Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dilaporkan 75 pegawai yang dinonaktifkan setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi ASN.

Ghufron menyatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas apakah dalam pelaksanaan TWK melanggar etik atau tidak. Menurut dia, Dewas KPK yang berwenang menentukan hal tersebut.

Pegawai KPK sedang menunggu hasil investigasi Komnas Perempuan terkait dugaan pertanyaan seksisme tersebut. Nantinya, hasil dari investigasi Komnas Perempuan akan diberikan kepada Dewan Pengawas KPK untuk ditindaklanjuti.

Setidaknya ada tiga hal yang dilaporkan kepada Dewas KPK.

75 Pegawai KPK seterusnya bisa terus bekerja dan menjalan tugas pokok dan fungsinya sebagai punggawa antirasuah.

Sebab, imbuh Kurnia, nama 75 pegawai KPK yang terdepak dari TWK pernah memiliki irisan kasus berkaitan dengan Firli.

Sujanarko mengatakan, evaluasi yang dilakukan oleh tim investigasi independen diharapkan bisa mengontrol kebijakan yang diambil pimpinan KPK di kemudian hari.

Hasil TWK yang menyatakan 75 pegawai tidak memenuhi syarat akan dijadikan dasar pihaknya dalam memetakan pegawai untuk pembinaan.

Menurut Sujanarko, konferensi pers yang dilakukan Jokowi melalui akun Youtube Sekretariat Kepresidenan harus dimaknai sebagai upaya merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK yang diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab oleh pimpinan KPK.

Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara. Kepala Negara mengatakan pegawai tak lolos tes, tidak dipecat. Tanggapan itu kemudian direspons positif Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo.

Jokowi menilai, hasil tes yang tidak maksimal terhadap 75 pegawai KPK masih dapat diperbaiki. Caranya, dengan memberikan kesempatan pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. ""Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki."

Sujanarko menyesali cara-cara yang dia nilai licik. Sebab menurutnya, tes wawasan kebangsaan hanya sebagai formalitas menyingkirkan beberapa pegawai KPK yang menangani kasus kasus korupsi skala besar dengan keterlibatan orang besar pula.

Pelaporan Indriyanto kepada Dewas KPK dilakukan untuk mengembalikan fungsi Dewas KPK sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Novel berujar, keikutsertaan Indriyanto dalam konferensi pers bersama Firli Bahuri mengindikasikan adanya keberpihakan Dewan Pengawas. Padahal, tegasnya, posisi Dewan Pengawas wajib bersifat profesional dengan tidak terlibat urusan operasional.

Pernyataan sikap itu berasal dari 28 guru besar/profesor dari UII, UNY, UGM, UMY, Universitas Abdurrab, Unpad, Universitas Mercu Buana, UIN Jakarta, UIR, UMJ, serta Unida Gontor.