Merdeka.com - Polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos tes wawasan kebangsaan memantik kritik keras dari pegiat anti korupsi. Beberapa pegawai yang tidak lolos TWK tengah menangani kasus korupsi yang melibatkan tokoh politik besar.

Intensitas konflik semakin tinggi saat Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan dinonaktifkan. SK tersebut kemudian ditentang penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel menyatakan akan melawan segala sikap sewenang-wenang Firli.

Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara. Kepala Negara mengatakan pegawai tak lolos tes, tidak dipecat. Tanggapan itu kemudian direspons positif Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo.

"Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden Jokowi telah menjaga semangat pemberantasan korupsi dan tidak membiarkan KPK diperlemah," ucap Yudi, Senin (17/5).

Yudi menuturkan, pihaknya akan mendukung penuh aturan tentang peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. "Kami mendukung penuh perintah Bapak terkait alih status pegawai KPK," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta hasil tes tidak serta merta jadi alasan untuk memberhentikan puluhan pegawai KPK tersebut.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK," kata Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," tegas Jokowi.

Jokowi menilai, hasil tes yang tidak maksimal terhadap 75 pegawai KPK masih dapat diperbaiki. Caranya, dengan memberikan kesempatan pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," jelasnya.