Taufiqurrahman Ruki

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebutkan sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas KPK. Beberapa nama yang disebut Jokowi adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, hakim Albertina Ho, dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Presiden Jokowi sudah mengantongi sejumlah nama calon Dewan Pengawas KPK yang akan dikerucutkan menjadi lima orang untuk dilantik pada 20 Desember 2019. Mereka terdiri dari mantan hakim, jaksa, hingga kalangan KPK.

Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas KPK. Beberapa nama yang disebut Jokowi adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, hakim Albertina Ho, dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.

"Jadi Pak Surya Paloh bilang gitu mau dimakzulkan pakai apa?," kata Ruki

Ruki mengatakan, surat dibuatnya saat itu merupakan jawaban pimpinan KPK atas surat Presiden Joko Widodo yang meminta pendapat KPK terkait revisi UU KPK.

Menurut Nasir, Ruki tidak mengajukan secara pribadi. Tetapi kelembagaan. Sehingga usulan revisi UU KPK atas nama lembaga antirasuah itu.

Samad Sebut Pimpinan KPK Usul Revisi UU adalah Plt Taufiqurrahman Ruki. Menurut Samad, Ruki telah melampaui kewenangan sebagai Plt Ketua KPK karena mengambil kebijakan strategis. Dia menjelaskan, tidak bisa Plt ketua KPK mengambil kebijakan strategis. Ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengatakan, jika mau jujur, maka Undang-Undang Dasar Negara Indonesia bukan lagi tahun 1945, tapi 2002 alias setelah diamandemen empat kali.

Dia justru mempertanyakan kepada kelompok yang menuding tersebut. Mantan pimpinan KPK tersebut menilai sejak UUD 1945 diamandemen sampai tahun 2002, Pancasila sudah tidak lagi menjadi dasar falsafah negara.

Ruki mengaku, dirinya diberitahu jaringannya perihal keinginan Eddy menyerahkan diri sekitar dua minggu lalu. Ruki kemudian langsung menghubungi Atase Kepolisian RI di Singapura. Menurut Ruki, Atase Kepolisian RI saat itu langsung menghubungi Direktur PIPM dan Direktur Penyidikan KPK.

Sejumlah tokoh menghadiri diskusi mengenai penerapan konstitusi dalam bernegara. Dalam kesempatan itu, sistem partai politik disinggung kerap kali berhadapan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Eks pimpinan minta Jokowi bersikap tegas soal hak angket KPK. Dia menegaskan pernyataan dukungan pemberantasan korupsi jangan hanya dijadikan sebagai bahan materi saat masa kampanye saja namun sikap nihil.

Ruki sebut jika ingin minta rekaman KPK bisa lewat pengadilan. Mengenai adanya hak angket terkait permintaan untuk membuka soal rekaman pemeriksaan kasus e-KTP, Ruki menyarankan agar dibawa ke pengadilan saja.

Teror penyiraman air keras ke wajah penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan membuat marah sejumlah pihak. Salah satunya mantan Ketua KPK Taufiequrachman‎ Ruki.

Nasib pasangan calon nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan calon nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno bakal ditentukan warga di balik bilik suara.

Eks Ketua KPK klaim ulama dan habib se-DKI dukung Anies-Sandi. Forum Ulama dan Habib (Fuhab) se-DKI Jakarta mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno di putaran dua Pilgub DKI Jakarta. Seluruh anggota diwajibkan mendukung Anies-Sandi dalam putaran dua.

Sepak terjang para mantan pimpinan KPK setelah pensiun. Dalam pilgub DKI 2017, diketahui ada dua mantan pimpinan KPK yang bergabung dengan timses salah satu cagub cawagub DKI.

Selain itu, dari internal NasDem ada nama ketua DPW NasDem Banten yakni Wawan Iriawan.

KPK menegaskan tidak ada indikasi kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Saya terus terang tidak paham pimpinan yang baru mengatakan tidak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum," ujarnya