Tata Kelola Hutan

Anggota DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Revisi UU Kehutanan yang berpihak kepada rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola hutan yang adil dan partisipatif.

Negara berhasil menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam Penguasaan Kembali Hutan Negara dan melawan mafia hutan.

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) meningkatkan pengawasan izin kehutanan melalui pembinaan intensif, bertujuan mendorong kepatuhan industri kayu dan tata kelola hutan lestari.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyoroti dampak pencabutan izin PBPH terhadap ekspor hasil hutan, ketenagakerjaan, dan rantai pasok industri kehutanan nasional. Ini bisa jadi ancaman serius!

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan. Anggota DPR menekankan pentingnya penertiban kawasan hutan ini dalam mencegah bencana alam yang kian marak.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengumpulkan denda administratif senilai Rp7,07 triliun dari 48 perusahaan di sektor sawit dan tambang. Pembayaran denda Satgas PKH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bencana di Sumatera adalah momentum krusial untuk perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan. Evaluasi mendalam dan langkah konkret segera diambil pemerintah.

Dinas LHK Gorontalo adakan Pelatihan Mediator Konflik Lingkungan untuk tingkatkan kemampuan penyelesaian sengketa di sektor kehutanan dan lingkungan. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Menteri Kehutanan mendesak Dinas Kehutanan Kalsel mengambil alih pengelolaan areal hutan pasca pencabutan izin tiga perusahaan. Simak strategi Pengelolaan Areal Hutan Kalsel yang akan diterapkan!