Suap PN Jakpus

Ketiganya menerima suap terkait vonis lepas (ontslag) perkara korupsi Migor. Total suap mencapai Rp22,5 miliar.

Kejaksaan Agung kembali menangkap 3 tersangka baru, dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ultimatum itu, diterima Marlina ketika hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pajak atas terdakwa Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Ditjen Pajak Sulselbartra Wawan Ridwan dan mantan pemeriksa pajak madya Ditjen Pajak Alfred Simanjuntak.

Tim penyidik KPK telah mengirim surat permintaan cegah atas nama Lucas ke luar negeri tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 8 April 2021 kemarin. Pencegahan ke luar negeri terhadap Lucas dilakukan selama 6 bulan sejak 8 April 2021.

Aldres menambahkan, kliennya telah menghirup udara bebas semalam sekira pukul 9 dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang.

MA menyatakan PK terhadap advokat Lucas dikabulkan setelah majelis hakim menilai terpidana tak terbukti merintangi penyidikan perkara mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Pihak KPK masih belum mengetahui pertimbangan Majelis Hakim PK yang memutus bebas Lucas. KPK masih menunggu salinan lengkap putusan MA tersebut.

ICW mencatat sejak tahun 2005, MA selalu menjatuhkan vonis ringan kepada para komplotan koruptor. Terakhir, pada tahun 2020, ICW mencatat rata-rata hukuman yang dikenakan kepada koruptor hanya 3 tahun 1 bulan penjara.

Mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang menjadi terdakwa beberapa tindak pidana korupsi, mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator).

Lantaran terkonfirmasi positif Covid-19, maka sidang lanjutan perkara Rohadi harus ditunda. Rohadi rencananya menjalani persidangan pada hari ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

Rohadi dalam perkara ini didakwa bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura pada 2015 Sudiwardono dan hakim ad hoc PT Jayapura Julius C Manupapami menerima suap senilai total Rp 1,21 miliar dari anggota DPRD Papua Barat 2009-2014 Jimmy Demianus Ijie dan Robert Melianus Nauw dalam perkara korupsi.

Penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh ruangan yang ada di PN Jakarta Pusat.

Majelis hakim agung yang memutus perkara tersebut adalah Surya Jaya, Krisna Harahap, dan Mohamad Askin.

"Kami kecewa karena hukuman pidana penjara diturunkan menjadi 5 tahun," kata Febri.

Jaksa pun tengah meminta pendapat para pimpinan KPK untuk upaya hukum lanjutan itu.

Selain mengurangi hukuman Lucas, majelis hakim yang diketuai oleh Daniel Dalle Pariunan itu juga memerintahkan agar penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekening Lucas.

Majelis hakim Tipikor menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap advokat Lucas. Ia dinyatakan terbukti bersalah karena merintangi proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Sindoro, mantan petinggi Lippo Group.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ada dendam dalam penuntutan terhadap terdakwa pengacara Lucas dalam kasus merintangi penyidikan kasus suap pemulusan perkara di PN Jakarta Pusat yang melibatkan Chairman Paramount Enterprise International, Eddy Sindoro.

Eks Bos Lippo Group Eddy Sindoro Divonis 4 Tahun Penjara. Dalam pertimbangan majelis hakim, kakak dari Billy Sindoro itu terbukti memberi suap Rp 150 juta kepada Edy melalui stafnya bernama Wresti Kristian Hesti.

Advokat Lucas dituntut 12 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menilai Lucas terbukti melakukan perintangan proses penyidikan KPK terhadap mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.