Suap Impor Bawang Putih

Vonis itu diberikan setelah majelis hakim meyakini I Nyoman menerima suap untuk memuluskan pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kemtan).

Di persidangan sebelumnya, jaksa menuntut hakim agar menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Nyoman Dhamantra.

Di persidangan sebelumnya, jaksa menuntut hakim agar menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Dhamantra.

Tak hanya pidana penjara, Jaksa juga menuntut agar Nyoman dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Anggota DPR Komisi VI 2014—2019 dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra didakwa dugaan penerimaan suap Rp3,5 miliar dalam kasus pengurusan kuota impor bawang. I Nyoman Dhamantra didakwa menerima uang suap dengan cara dicicil yakni Rp2 miliar dan janji Rp1,5 miliar dari pengusaha.

Selain I Nyoman, penyidik juga merampungkan berkas dua tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Mirawati Basri (MBS) selaku orang kepercayaan Nyoman dan Elviyanto (ELV) orang dekat Nyoman.

KPK Nilai Elviyanto Tak Berhak Mengajukan Praperadilan Kasus Impor Bawang Putih. Terkait permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah masuk dalam pokok perkara. Sehingga, tidak tepat jika dilakukan atau keliru dan pemohon juga dinilai terlalu prematur.

Guntur mengharapkan, Permentan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang terbaru harus diberlakukan secara sehat dan wajib tanam diharapkan tetap berlaku.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap impor bawang putih. Alasannya, Indra mengaku dirinya sudah ada agenda lain yang sudah terjadwal lebih dulu.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar dalam kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun anggaran 2019.

Menurutnya, tidak ada rasa keadilan dalam kasus yang menimpa kliennya terlebih dalam gugatan praperadilan.

Sementara itu, Denny Latief selaku kuasa hukum Elviyanto mengatakan, gugatan praperadilan dilakukan setelah menilai penetapan tersangka kliennya tidak sesuai prosedur. Denny menilai KPK tidak memiliki bukti permulaan cukup menetapkan kliennya sebagai tersangka kasus suap impor bawang putih.

Dalam sidang tersebut, Abdul menjelaskan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, untuk menerapkan strategi menangkap seseorang melalui operasi senyap itu merupakan perkembangan lembaga penegak hukum.

Sidang gugatan praperadilan dengan agenda pembuktian ini akan kembali digelar pada Kamis (7/11) sekitar pukul 09.00 WIB.

Berkas ketiga penyuap mantan anggota DPR I Nyoman Dhamantra (IYD) ini telah dilimpahkan ke tahap dua atau tingkat penuntutan.

Kasus Suap Impor Bawang Putih, KPK Periksa Dirops PT Pertani. Tim penyidik juga akan memeriksa, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi Kemendag Tjahya Widayanti, serta tiga pihak swasta bernama Al Amin, Made Ayu Ratih, dan Mohamad Idris.

"Penahanan tersangka IYD, Anggota DPR RI diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak 7 Oktober-5 November 2019," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Tiga saksi tersebut yakni, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal (Dirjen) Holtikultura Kementan Suwandi, dan Direktur Perbenihan Holtikultura Kementan Sukarman. Ketiganya diperiksa untuk tersangka I Nyoman Dhamantra (IYD).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan enam tersangka kasus dugaan suap impor bawang putih. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari.

Kasus Impor Bawang Putih, KPK Sudah Geledah 21 Lokasi di 6 Kota. KPK menetapkan anggota DPR RI Komisi VI I Nyoman Dhamantra (INY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Selain Nyoman, KPK juga menjerat lima orang lainnya dalam kasus ini.