Spanduk tolak jenazah

KPUD DKI sebut pemilih dapat intimidasi di putaran kedua Pilgub. Dahlia mengatakan intimidasi itu dapat dilihat dari adanya sejumlah spanduk provokatif yang menolak mensalatkan jenazah pendukung calon tertentu. Bahkan, ada juga perjanjian kontrak untuk memilih salah satu paslon.

Bawaslu DKI: Dari 1.230 spanduk diturunkan, 630 bernada provokatif. Saat penurunan alat peraga kampanye, Bawaslu kerap menghadapi persoalan. Karena itu pihaknya menggandeng Polisi dan Satpol PP.

Kapolda: Pemasang spanduk provokatif saya pidanakan dengan UU SARA. Kapolda mengancam menindak tegas orang-orang yang nekat memasang spanduk bernada provokatif. Para pengurus masjid maupun ormas masih diberikan kesempatan menurunkan spanduk.

Ahok sebut isu tolak salat jenazah akibat lawan tak punya program. Menurut Ahok warga Jakarta tak perlu takut dengan kampanye hitam seperti itu. Dia yakin isu seperti ini akan terus digunakan untuk menakut-nakuti pendukungnya.

Soal tolak jenazah karena Pilgub DKI, Ketua MUI bilang 'itu hak'. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin mengomentari insiden jenazah yang tidak disalatkan karena pilihannya di Pilgub DKI 2017. Menurutnya, jika masih ada orang yang menyalatkan, maka itu tidak menyalahi aturan agama.

Ada jenazah pendukung Ahok ditolak lagi, ini komentar Djarot. "Jangan sampai dicampuradukan seperti itu. Bagaimanapun juga agama kita kalo ada orang meninggal wajib disalatkan, apa pun pilihan mereka. Saya sampaikan beda pilihan silakan. Tapi jangan salah satu saling menista, meniadakan, membenci, memaki."

Politisasi Masjid Menjadi Batu Sandungan Bagi Islam Rahmatan lil Alamin. Disayangkan ada pendukung pasangan calon gubernur yang menjadikan masjid-masjid di Jakarta sebagai tempat berpolitik atau berkampanye.

Sumarsono mengatakan, jika ditemukan unsur pidana dalam insiden tersebut itu merupakan kewenangan kepolisian untuk menindaknya.

Namun sayang, dalam hal tersebut Suntana enggan membeberkan siapa aktor tersebut.

Djarot: Orang mati nggak bisa mandi sendiri itu kewajiban yang hidup. Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, dalam urusan agama sebaiknya tidak lagi melihat sisi politik personalnya. Karena dalam ajaran Islam sendiri, memandikan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah.

Pemprov DKI akan cabut semua spanduk bernada provokatif. Sumarsono juga menegaskan sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Sehingga ketika Satpol PP bertugas menurunkan spanduk, mereka dilindungi oleh UU. Faktanya ada orang yang terus menerus menempel spanduk itu.

Djan Faridz menilai spanduk larangan mensalatkan jenazah pendukung penista agama merupakan hal yang salah. Dia pun mengancam bakal melaporkan ke polisi jika hal tersebut masih terjadi.

Polisi ancam pidana pemasang spanduk tolak salatkan jenazah. Selain itu, pemasang spanduk juga bisa dikenakan sanksi sesuai perda yang berlaku. Sebab, penempatan spanduk-spanduk itu tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Polri petakan lokasi spanduk larangan mensalatkan jenazah. Kepolisian Republik Indonesia telah menerjunkan intelijen untuk melakukan pemetaan ke sejumlah lokasi yang memasang spanduk larangan mensalatkan jenazah umat Islam pendukung salah satu calon Gubernur yang dianggap menistakan agama.

Polisi & Pol PP akan turunkan spanduk larang salatkan penista agama. Namun Polisi berkilah kalau kasus ini masih masuk dalam aturan pilkada, meskipun PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan pemasangan spanduk ini terkoordinir.

Jaksa Agung M Prasetyo ikut menanggapi maraknya spanduk larangan menyalatkan jenazah pendukung penista agama. Menurutnya, spanduk itu merupakan ujaran kebencian.

Kabar warga tolak salati jenazah Nenek Hindun, ini kata Menag Lukman. Lukman menegaskan bahwa pengetahuan keberagaman paham agama seperti ini harus dikembangkan disetiap. Selain itu juga tetap harus saling menghormati dari pemahaman tersebut.

Spanduk-spanduk larangan menyalatkan pendukung penista agama bertebaran di ibu kota. Saat ini ada 147 spanduk diduga sengaja dipasang untuk kepentingan politik pihak tertentu diturunkan oleh petugas dan warga .

Tak bisa hadir, Djarot diwakili istri tahlilan di rumah nenek Hindun. Farida mengatakan, kedatangannya mewakili suaminya Djarot yang berhalangan hadir karena ada agenda lain. Farida mengaku datang ke rumah nenek Hindun untuk takziah untuk ikut memberikan doa.

Nenek Hindun disalatkan di rumah, ini tanggapan PKB. PKB menyayangkan kasus yang dialami nenek Hindun tersebut.