Dari sekitar 3.000 bidang tanah aset milik daerah, baru sekitar 700 yang tersertifikasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah terus berupaya mempercepat sertifikasi tanah di Indonesia. Ada jutaan bidang tanah yang akan disertifikat hingga 2025.

Sejak digulirkan pada 2013, program Percepatan Sertifikasi Aset Negara berupa tanah pada Kementerian/Lembaga (K/L) telah menghasilkan 26.123 sertifikat tanah negara (data per 28 Oktober 2019).

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor memetakan masih ada sekitar 1 juta bidang tanah belum tersertifikasi. Pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Kabupaten Bogor ditargetkan rampung sertifikasi.

Presiden Joko Widodo menyerahkan tanah kepada masyarakat Kalimantan seluas 19.499 Hektare (Ha) untuk 760 Penerima dan 3.223 Kepala Keluarga (KK) di Kalimantan. Penyerahan tanah tersebut merupakan keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil, termasuk dalam urusan hak kepemilikan atas tanah.

Presiden Jokowi dalam 5 tahun kepemimpinannya diketahui kerap kali menyerahkan lahan yang dikuasai negara kepada masyarakat untuk dikelola. Bagi-bagi sertifikat lahan tersebut dikenal dengan reforma agraria dan redistribusi lahan negara kepada masyarakat.

Menteri Siti mengatakan pihaknya sedang menyiapkan mekanisme dan teknis pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat. Sebab sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hal tersebut akan ditindaklanjuti bersama pada Juli mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membagikan ribuan sertifikat tanah di Kabupaten Gresik, Kamis (20/6). Presiden ditemani Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Presiden Jokowi memperbolehkan masyarakat menggadaikan sertifikat tanah untuk modal investasi dan usaha. Namun, dia meminta agar langkah itu dikalkulasikan terlebih dahulu dengan matang.

Kementerian ATR tidak bisa membuka data karena ada aturan untuk melindungi hak privat. Hal itu merujuk pada pasal 17 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebut 10 pengecualian terhadap informasi yang wajib dibuka kepada masyarakat.

Dilanjutkan Benyamin, jika ada temuan mengenai pungutan dalam program PTSL ini, pihaknya berkali-kali mengatakan akan memberikan sanksi.

Ditegaskannya, permintaan uang dalam program PTSL itu, menjadi wajar, asalkan besarannya, tidak terlalu berlebihan.

"Enam bulan, kemarin dibaginya pas ada Presiden. Waktu itu saya diminta Rp 2 juta, saya bayar dua kali, pertama Rp 1,5 dan setelah jadi saya kasih lagi Rp 500.000," ucapnya.

Presiden Jokowi menunaikan ibadah salat Jum'at di Masjid Agung Baiturrahman, Ngawi, Jawa Timur. Usai salat Jum'at, Jokowi menyerahkan sertifikat tanah wakaf yang diserahkan untuk rumah ibadah dan pondok pesantren di Ngawi, Jawa Timur.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, mengatakan sertifikasi lahan di Indonesia tertinggal 100 tahun jika dibandingkan dengan Jepang dan Korea. Sementara, dibandingkan dengan Taiwan, Indonesia tertinggal sekitar 79 tahun. Sertifikasi lahan di negara-negara tersebut membuat sengketa tanah berkurang.

Untuk 2019, pemerintah akan membagikan 9 juta sertifikat tanah. Dia berharap, pencapaian tahun ini akan menyamai bahkan melebihi pencapaian tahun lalu.

Sambil menunggu, beberapa warga mengisi waktu dengan saling kerokan sambil duduk di bangku bambu ala kadarnya. Seorang melepas baju dan rekannya mengeroknya dilanjutkan dengan mengurut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) segara merampungkan 80 juta sertifikat tanah milik masyarakat. Target tersebut merupakan bagian dari rencana sertifikasi 116 juta.