Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Kilobar Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Jumat (14/6). Kepala Negara menargetkan seluruh bidang tanah di Provinsi Bali sudah tersertifikat tahun ini.

"Kita perkirakan 2025 seluruh sertifikat yang 80 juta bisa diberikan dan patut bersyukur. Khusus Provinsi Bali, nanti pertama semua sertifikat selesai, tahun ini. Bali adalah provinsi pertama yang semuanya bisa pegang sertifikat," kata Jokowi di Lapangan Kilobar Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Jumat (14/6/2019)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, bahwa setiap melakukan kunjungan ke pelbagai daerah di Indonesia, selalu ada keluhan sengketa dan konflik tanah. Untuk itu, Jokowi ingin agar 126 juta bidang tanah tersertifikat pada 2025.

"Oleh karena itu, yang namanya sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah, yang kita miliki penting sekali untuk dinginkan suasana di daerah agar enggak ada lagi sengketa," ujarnya.

Mantan Walikota Solo itu memperbolehkan masyarakat menggadaikan sertifikat tanah untuk modal investasi dan usaha. Namun, dia meminta agar langkah itu dikalkulasikan terlebih dahulu dengan matang.

"Saya titip gunakan itu untuk modal kerja, modal usaha, modal investasi, jangan untuk yang lain-lain. Kita ini biasanya dapat Rp300 juta seneng kan, Rp150 juta beli mobil, enggak bisa cicil mobil, 6 bulan mobil ditarik ke diler," ucap dia.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil membeberkan, hingga kini 83 persen dari 1,8 juta bidang tanah di Bali sudah tersertifikat. Sofyan menyebut ada 180.000 bidang tanah lagi yang perlu diberikan sertifikat agar tak ada sengketa.

"Jadi Bali yang pertama dimana seluruh tanahnya bersertifikat, sampai saat ini dari 147.000 yang harus kami selesaikan 2019, sudah 66.000 selesai disertifikat," jelas dia.

"Mudah-mudahan sertifikat menjadi bekal bermanfaat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga," sambung Sofyan.

Reporter: Lizsa Egeham