Dengan ketetapan baru ini, Niam meminta seluruh perusahaan bersertifikat halal segera mengurus konversi masa berlaku ketetapan hala

Muti menyampaikan bahwa per 1 Mei 2021 jumlah produk yang bersertifikasi halal sudah mencapai 1.066. Angka tersebut setengah dari kumulatif 2020.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikat halal bahkan dengan biaya gratis.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta, kepada pemerintah agar mempercepat proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di lokasi Kawasan Industri Halal (KIH).

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyebut, masih terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya di bidang industri halal, di mana masih ditemukannya kendala dalam proses pendataan produk halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia ke pasar global. Inisiasi ini dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang berorientasi

Sukoso menjelaskan LPH sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU JPH, adalah lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Peran masyarakat dalam organisasi masyarakat berbadan hukum untuk memberikan porsi yang luas dalam penyelenggaraan pengawasan jaminan produk halal.

ALSI yang menaungi 65 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) menilai rencana kebijakan itu akan mematikan LSPro sebagai salah satu stakeholder penilai kesesuaian dalam penerapan SNI.

"Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMK karena berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Program fasilitasi ini sebagai salah satu bentuknya,"

Khofifah menjelaskan, dalam mengembangkan dan memperluas kegiatan ekonomi syariah, pihaknya mendorong sertifikasi juru sembelih halal (Juleha). Para penjagal bagi rumah potong hewan (RPH) sampai jagal di pasar tradisional dilakukan sertifikasi.

Puluhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Selatan ramai mengajukan sertifikasi halal ke Satgas Halal Daerah. Sertifikat halal bertujuan sebagai legalitas produk dan menambah nilai tambah.

Kemenperin mendukung para pelaku industri kecil menengah (IKM) untuk meningkatkan kualitas produk melalui fasilitasi sertifikasi halal. Melalui langkah ini, IKM berpeluang meningkatkan daya saing produknya baik di kancah domestik maupun global, terutama di sektor industri pangan.

Fachrul menjelaskan, pedagang pisang goreng menggunakan minyak yang ada di pasaran dan terbukti kehalalannya, begitupun dengan bahan dagangan lainnya. Sehingga pelaku UMK itu bisa mendeklarasikan sendiri.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso, mencatat jumlah pendaftar sertifikasi halal semester I-2020 hanya mencapai 4.464 pendaftar, menurun dibandingkan semester yang sama di tahun lalu. Hal ini dikarenakan dampak pandemi corona dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kementerian Agama melakukan penandatangan Nota Kesepahaman Tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan 9 Kementerian dan Lembaga. Tujuan dari kerjasama ini pertama ialah menyediakan pedoman bagi para pihak dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal.

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad, menilai pemerintah tidak siap dalam melaksanakan sertifikasi halal. Hal ini berdasarkan lambatnya respons pemerintah dalam menyusun peraturan pemerintah terkait sertifikasi halal.

Polemik sertifikasi produk halal masih belum menemui titik temu. Semula Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Produk, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) yang memberikan sertifikasi halal. Namun sejak berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI berhenti melakukan sertifikasi.