MoU Bersama 9 K/L, Kemenag Sediakan Pedoman Sertifikasi Halal

Merdeka.com - Kementerian Agama melakukan penandatangan Nota Kesepahaman Tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan 9 Kementerian dan Lembaga. Tujuan dari kerjasama ini pertama ialah menyediakan pedoman bagi para pihak dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal.

Kedua, penyediaan dukungan kebijakan program dan anggaran bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga, sosialisasi, pendampingan, pembiayaan pengurusan sertifikasi halal, pendataan koordinasi pembinaan pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang para pihak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso, mengatakan penandatangan nota kesepahaman ini mengacu kepada Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.

"Nota kesepahaman ini sudah melalui beberapa kali pembahasan antara BPJPH dengan kementerian Lembaga terkait, dan sudah dikoreksi hingga tiba saat ini penandatanganan," kata Sukoso dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Agama dengan 9 K/L, di Jakarta, Kamis (13/8).

Adapun 9 K/L itu ialah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Pemerintah Akan Gratiskan Pengurusan Sertifikasi Halal dan BPOM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan akan membantu pengusaha mikro dalam mendapatkan sertifikasi halal dan sertifikat dari BPOM secara gratis. Tak hanya menggratiskan, tetapi juga akan mempermudah proses izinnya.

Upaya ini pun sudah diusulkan Teten dan dibahas dalam rapat kabinet untuk omnibus law cipta lapangan kerja.

"Di Omnibus Law memang sudah di address soal izin sertifikasi halal untuk yang mikro akan digratiskan," kata Teten di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu (1/2).

Langkah ini diambil lantaran dia melihat banyak pengusaha mikro khususnya di bidang kuliner yang kesulitan mendapatkan sertifikat penjamin produknya.

Teten menyebut, prosesnya akan lebih mudah jika para pengusaha mikro bergabung atau berkelompok dalam satu rumah produksi. Sehingga memudahkan BPOM dalam memantau proses produksi.

"Karena rumah produksi kan lebih higienis, bisa diakses dan audit, itu akan dipermudah," ujar Teten.

Dia berharap proses izin seperti ini makin dipermudah. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi untuk mempermudah proses pembuatan izin. Sebab hal ini merupakan konsep business to business.

"Kalau perlu tidak berhari-hari, tapi per jam prosesnya," kata Teten mengakhiri.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6