Sengketa Taman Sriwedari

Politikus PDIP ini dilaporkan waris tanah eks Taman Sriwedari.

Dengan pembatalan tersebut, Pemkot Solo secara hukum dapat memanfaatkan lahan Sriwedari.

Gibran menyebut proses kepemilikan lahan Sriwedari lebih rumit dibandingkan Benteng Vastenburg, karena masih berstatus sengketa.

Gibran mengaku berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar tanah Sriwedari tetap menjadi area publik milik masyarakat Solo.

Masjid Raya menjadi prioritas utama penataan kawasan Sriwedari yang luasnya mencapai hampir 10 hektar setelah kasus sengketa yang berlangsung puluhan tahun dengan ahli waris Wirjodiningrat tuntas.

Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi perkara sengketa tanah Sriwedari yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Hal itu tertuang dalam putusan MA No 2085 K/Pdt/2022.

Pembangunan Masjid Taman Sriwedari Solo hingga kini belum rampung. Pandemi Covid-19 membuat progres pembangunan mandeg meski telah mencapai 80 persen. Anggaran yang berasal dari CSR sejumlah perusahaan dan bantuan masyarakat tersendat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tetap menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk penataan lahan Sriwedari. Areal seluas 10 hektare ini masih dalam status sengketa dan Pemkot Solo berulang kali kalah di pengadilan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali gigit jari setelah upaya banding yang mereka ajukan terkait sengketa tanah Sriwedari ditolak. Pengadilan Tinggi (PT) Semarang justru menguatkan putusan di tingkat pertama Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Kuasa hukum ahli waris tanah Sriwedari Anwar Rachman meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan jaringan mafia tanah seperti yang disampaikan mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di sejumlah media belum lama ini.

Sengketa tanah lahan Sriwedari antara Pemkot Solo dengan ahli waris hingga saat ini belum juga berakhir. Beda pendapat justru mengemuka antara mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wali Kota saat ini, Gibran Rakabuming Raka terkait penyelesaian.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan jajarannya mengikuti kegiatan bersepeda (Mider Projo) ke sejumlah tempat, Jumat (11/6). Berbeda dengan sebelumnya, kegiatan hari ini juga diikuti mantan Wali Kota, FX Hadi Rudyatmo.

Kuasa hukum Pemkot Solo TH Wahyu Winarto menilai masih ada peluang untuk menang melawan ahli waris RMT Wirjodiningrat, meskipun sudah kalah hingga tingkatan PK di MA.

Menurutnya, pesan Gibran kepada panitia pembangunan yang selama ini sudah bekerja, mereka tidak perlu diganti dengan orang-orang baru.

Langkah mencari celah hukum itu menjadi salah satu pembahasan rapat yang dipimpin Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, Kamis (18/3).

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan langkah-langkah untuk mempercepat pemenangan perkara guna mengembalikan tanah Sriwedari.

Sejumlah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, di Jalan Slamet Riyadi, Rabu (18/3). Mereka minta PN Surakarta menunda eksekusi Taman Sriwedari oleh ahli waris RMT Wirjodiningrat.

Rencana eksekusi paksa lahan di Taman Sriwedari, Solo, Jawa Tengah mendapatkan ditentang DPRD setempat. Para wakil rakyat memperingatkan Pengadilan Negeri (PN) Solo agar berhati-hati dalam membuat keputusan. Karena lahan Sriwedari selama ini sudah menjadi milik publik Solo.

Setelah beberapa saat mereda, sengketa perebutan lahan Taman Sriwedari seluas hampir 10 hektare antara Pemkot Solo dan ahli waris, kini kembali ramai. Keluarga Ahli Warisman RM Wirjodiningrat, memastikan akan segera mengeksekusi lahan yang di dalamnya terdapat sejumlah bangunan cagar budaya tersebut.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp250 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan pembangunan Masjid Taman Sriwedari, Solo. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di sela peresmian Ruang Tunggu KA Bandara Stasiun Solo.