Terpilihnya Atnike Nova Sigiro sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menimbulkan sebuah pertanyaan, lantaran dinilai melanggar aturan mekanisme penunjukan ketua lembaga tersebut.

Meski, Makarim mengakui jika skema pemilihan Atnike menjadi hal baru dan berbeda dengan periode sebelumnya. Walaupun, dia tidak bisa menilai apakah pemilihan tersebut melanggar aturan yang ada.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019, bahwa seluruh mekanisme pendaftaran dan seleksi Calon Anggota Komnas HAM dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk dalam rapat paripurna Komnas HAM.

Proses pemilihan Atnike itu sebelumnya disoroti Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik yang menilai tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Atnike Nova Sigiro sebagai ketua Komnas HAM periode 2022-2027 melanggar undang-undang. Sebab, Atnike dipilih langsung Komisi III saat uji kelayakan dan kepatutan.

Taufan merasa ada kesalahan aturan dalam proses pemilihan Ketua Komnas HAM periode 2022-2027. Karena, sejak berdirinya lembaga ini tidak pernah sama sekali posisi ketua terpilih melalui pansel yang dibentuk DPR.

Laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komnas HAM dibacakan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan I tahun sidang 2022-2023.

Komisi III telah memilih berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar sejak Jumat, 30 September lalu.

Komisi III DPR Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM. Komisi III DPR RI menyeleksi 14 Calon Anggota Komnas HAM RI bertujuan mendapatkan calon anggota yang berkredibilitas dalam memperjuangkan masa depan hak asasi manusia di Indonesia.

Ahmad Taufan Damanik mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi III DPR atas kerja sama selama ini.

Secara umum pansel komisioner Komnas HAM melakukan pertimbangan dengan menghimpun semua informasi.

Menurut Dedi, Sigid mesti mengikuti persyaratan sebagai calon anggota Komnas HAM. Regulasi yang ada harus dilewati dengan profesional.

Di satu sisi, Prof. Makarim mengetahui dan menyadari sorotan publik terkait anggota Polri aktif yang lolos seleksi calon komisioner Komnas HAM RI.

Sandrayati menilai jika seharusnya orang-orang yang mendaftar sebagai calon Anggota Komnas HAM adalah mereka yang independen dalam arti di luar struktur pemerintahan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027. Berikut syarat dan cara daftar jadi komisioner Komnas HAM.