RUU Masyarakat Adat

Polda Papua secara aktif mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua.

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Pigai mengaku sudah menyerahkan draf RUU Masyarakat Adat itu ke DPR.

MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi

Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya

RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu