Revisi UU Cipta Kerja

Menurut dia, pengesahan UU Omnibus Law ini akan memberikan kepastian investor untuk bisa menanamkan modalnya di Tanah Air. Sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan.

Menko Polhukam Mahfud MD tidak ambil pusing dan mempersilakan kelompok yang menolak untuk bersuara.

Urgensi untuk segera mengambil keputusan Perppu Cipta Kerja itu telah disampaikan pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kata Supratman yaitu alasan kepentingan nasional, menimbang putusan Mahkamah Konstitusi dan geopolitik.

Kemnaker menjelaskan, memang dalam Perppu 2 tahun 2022 ini tidak mengatur periode waktu PKWT, tetapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021.

Demokrat menyebut, tindakan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Cipta Kerja telah nyata-nyata tidak sesuai dengan putusan MK yang harusnya dipatuhi.

Dalam pertimbangan putusan MK, UU Cipta Kerja cacat formil karena tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang.

Ledia tidak menafikkan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif menerbitkan Perppu. Namun, syarat kehadiran Perppu No 2 Tahun 2022 ini tidak kuat dan terlalu dipaksakan.

Moeldoko juga menjelaskan pemerintah telah berupaya keras untuk menarik banyak investor agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lewat UU Cipta Kerja.

Ganjar menjelaskan, berbagai media bisa digunakan untuk menghadirkan layanan tersebut, seperti aplikasi pesan singkat, telepon hingga media sosial.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR saat ini masih bersikap menunggu surat presiden dari Istana untuk membahas revisi UU Cipta Kerja. DPR akan segera membahas sesuai mekanisme setelah menerima surat presiden

Hasil revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan akan menjadi landasan hukum untuk UU Nomor 11 Tahun 2029 tentang Cipta Kerja.

Pengesahan revisi UU PPP, Kamis (14/4) kemarin ditunda karena diwarnai penolakan. Namun, mayoritas fraksi kini setuju terhadap DIM UU PPP yang diajukan pemerintah.

Revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pembahasan kembali Undang-undang No 11 tahun 2021 mengenai Cipta Kerja oleh DPR adalah keliru. Dia mengatakan buruh akan melakukan aksi demonstrasi ke DPR hingga ancaman mogok kerja.

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan sebelumnya ditunda pengesahannya di masa terakhir DPR periode 2014-2019. Sebabnya penolakan masyarakat terhadap RUU yang dianggap kontroversial. Yasonna jamin RKUHP dan RUU Pemasyarakatan akan diselesaikan.

Gugatan itu diajukan setelah para pemohon selaku dokter hewan maupun sebagai pengguna jasa dokter hewan, merasa bahwa hak konstitusionalnya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak telah dilanggar.

Rapat kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Nurdin. Rapat pengambilan keputusan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 25 anggota Baleg secara fisik dan 20 virtual serta hadir sembilan fraksi di DPR RI.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi itu juga, pemerintah meminta perlu segera melakukan perubahan terhadap UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP). Pemerintah meminta perubahan UU PPP masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022.

Mayoritas fraksi-fraksi di DPR ingin perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Said melanjutkan, pihaknya akan melakukan kampanye internasional mengenai sikap serikat buruh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan keputusan MK maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil.