Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, Brigjen Krisno Halomoan Siregar, menyarankan agar kata Larangan dalam rancangan undang-undang tersebut diganti menjadi pengendalian dan pengawasan.

Wamenag mengatakan, kajian mendalam mesti dilakukan agar tidak menimbulkan kesan bahwa RUU ini akan menghapus kebudayaan/kebiasaan di sebagian masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. RUU Larangan Minuman Beralkohol ini juga perlu mendapat landasan filosofis, sosiologis, dan pemenuhan HAM.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol).

Rapat dibuka dengan paparan tim ahli Baleg, Abdullah Mansyur. Dalam paparannya Abdullah menyampaikan pemerintah wajib menjamin kesehatan masyarakat, termasuk menjaga dari hal-hal yang menggangu kesehatan seperti minol.

Supratman menilai pembahasan RUU Minol di Baleg DPR RI sangat dinamis. Pada intinya semua anggota Baleg sepakat minol harus diatur dan dibatasi penggunaannya.

Tim Ahli Baleg juga memaparkan terkait materi muatan pengaturan Minol, antara lain definisi minol; jenis, golongan, dan kadar minol; pendirian industri, produksi, perizinan, dan mekanisme produksi minol.; pembatasan impor minol dari luar negeri.

Anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menegaskan, RUU Minuman Beralkohol (Minol) dibutuhkan untuk mencegah angka kriminalitas dan potensi peredaran konsumsi anak di bawah umur.

"Karena itu Minol itu minuman yang dilarang oleh agama apapun, mau Islam, mau Kristen dan seterusnya,"

Dia menuturkan, RUU Minol belum matang dan masih tahap harmonisasi. Nantinya akan dibuat peraturan turunan atau peraturan pemerintah (PP) dalam pasal terkait di RUU Minol.

Nasib Ciu Bekonang Terancam RUU Larangan Minuman Beralkohol. Pandemi Covid-19 membuat pembuatan alkohol di Desa Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami penurunan drastis hingga 75 persen. Kondisi tersebut dikhawatirkan dikhawatirkan semakin parah jika RUU larangan minuman beralkohol disahkan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PKS Bukhori Yusuf menjelaskan dasar membuat aturan larangan alkohol. Dia menegaskan, bahwa dampak alkohol negatif semua.

Komnas Perempuan angkat bicara terkait rancangan Undang-undang (RUU) Minuman Alkohol (Minol) yang tengah digodok DPR. Komnas Perempuan menilai minuman beralkohol berpotensi memunculkan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menjelaskan dibentuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) bukan karena dasar agama. Tetapi, adanya RUU ini untuk melindungi generasi muda.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR menegaskan RUU Larangan Minuman Beralkohol (minol) sangat penting untuk menjadi undang-undang. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyebut, RUU tersebut bukan demi umat Islam saja tapi bagi generasi penerus bangsa.

Hendrawan menyinggung pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol pada periode lalu berhenti. Pro dan kontra saat itu tidak berbeda dengan kondisi sekarang. Hendrawan yakin jika diteruskan maka hasilnya akan serupa.

Ketua Paguyuban Etanol Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Sabariyono (77) mengatakan, meski khawatir, para perajin etanol di tempatnya tidak mempermasalahkan jika RUU Larangan Minuman Beralkohol benar-benar disahkan. Saat ini dia masih mengikuti perkembangan RUU tersebut.

Salah satu pengusul, anggota Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, pengusul RUU tersebut tidak hanya berasal dari Fraksi PPP, melainkan juga ada anggota Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Illiza menyebutkan beberapa alasan PPP mengusulkan RUU larangan minol.

Zulkifli Hasan mengatakan usulan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini justru berasal dari ormas-ormas Islam.