Polemik Putusan Hakim Pn Palembang

Putusan hakim Parlas dinilai telah mencederai semangat negara dalam menghukum para pembakar hutan dan lahan.

KLHK berharap bisa menang dalam proses banding.

KY akan menelaah laporan itu.

Hakim PN Palembang dilaporkan terkait putusannya yang menolak gugatan KLHK terhadap perusahaan pembakar hutan.

Selain lewat meme, warga juga menyindir Hakim Parlas melalui poster yang disebar di sudut Kota Palembang.

Poster itu membetot perhatian warga melintas.

Ada 23 ahli hukum yang bakal dimintai pendapatnya mengenai putusan PN Palembang tersebut.

Vonis diputuskan Parlas tidak masuk akal

Sejauh ini, KY belum menerima laporan dari biro Pn Palembang adanya indikasi pelanggaran etik hakim.

Dalam catatan koalisi anti mafia hutan setidaknya ada sejumlah kejanggalan dalam pertimbangan Hakim PN Palembang itu.

Penyerahan buku tersebut langsung kepada hakim yang memutuskan perkara kasus kebakaran hutan.

Siti mengaku belum menerima salinan keputusan pengadilan terkait kasus tersebut.

Daniel menilai putusan pengadilan yang dipimpin Hakim Parlas Nababan tak pro terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Parlas Nababan yang ditunjuk sebagai ketua majelis hakim merupakan hakim berstatus ex officio.

PN Palembang menolak gugatan KLHK terkait kasus kebakaran lahan.

Kalau ada keputusan yang bertolak belakang dengan akibat yang ditimbulkan, harus digugat ke pengadilan lebih tinggi.

Politikus PDIP ini berharap agar pemerintah serius dalam persidangan gugatan perdata senilai Rp 7,8 triliun tersebut.

Peretasan itu disesalkan lantaran mengganggu aktivitas peradilan.

Dari 68 orang itu, lima di antaranya berasal dari korporasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan banding atas putusan PN Palembang.