Pendidikan hingga Kuliah Gratis, Menkeu Suahasil Kaji Efektivitas Dana Rp824 Triliun

Pemerintah menelaah kecukupan anggaran pendidikan untuk menunjang rencana perluasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Fokus kajian mencakup evaluasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) agar belanja pendidikan yang mencapai Rp 824 triliun benar-benar berdampak pada akses dan kualitas pembelajaran.

Wakil pemerintah dalam pembahasan ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyebut penilaian terhadap BOPTN menjadi bagian dari pembahasan lintas kementerian untuk penyusunan alokasi APBN 2027. Ia menyampaikannya dalam program Bicara Bersama Retno Pinasti di SCTV, Jumat (9/10/2026).

"Ini yang sedang didalami juga, kita sedang dalami. Ada bantuan operasional perguruan tinggi negeri, ada BOPTN itu istilahnya, yang kemudian kita lihat apakah BOPTN ini sekarang mencukupi? Apakah ini bisa kita lanjutkan? Apakah ini bisa ditambah?”

Suahasil menekankan pentingnya optimalisasi anggaran pendidikan agar manfaatnya kembali kepada masyarakat luas. "Rp824 triliun bukan uang yang kecil dan itu adalah uang yang kita ambil dari yang bayar pajak sehingga harus kembali lagi kepada masyarakat kita," kata Suahasil.

Menurut dia, dukungan pemerintah terhadap pendidikan selama ini dijalankan melalui berbagai instrumen, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program revitalisasi sekolah, bantuan kepada rumah tangga, serta pembiayaan guru dan dosen.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti infrastruktur penunjang proses belajar, antara lain ketersediaan listrik dan akses internet, agar penggunaan anggaran pendidikan menghasilkan keluaran yang optimal.

Ia menambahkan, kebutuhan anggaran pendidikan masih dibahas kementerian dan lembaga terkait di bawah koordinasi kementerian koordinator. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi masukan utama dalam penyusunan alokasi APBN 2027.

Adapun besaran tambahan BOPTN maupun skema pendanaan untuk pendidikan gratis hingga perguruan tinggi belum dipastikan. Pemerintah masih mengevaluasi kebutuhan pembiayaan dan manfaat yang akan diterima masyarakat sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut.