Perkawinan anak

Kemen PPPA Pastikan Anak Ijazah Dibakar di Lombok Barat dapat melanjutkan pendidikan, menyoroti kompleksitas permasalahan perkawinan anak dan budaya lokal yang membelenggu di NTB.

Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen mempercepat replikasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) hingga tingkat desa. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak dan menekan kasus perkawinan anak di daerah.

Pemerintah Kanada melanjutkan Program Berani II (2023-2027) untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Lombok Timur, NTB, mengatasi isu krusial seperti kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya mencegah praktik perkawinan anak, salah satunya dengan memperketat mekanisme dispensasi kawin. Langkah ini krusial demi melindungi hak anak dan masa depan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara meresmikan kantor baru Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memperkuat upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Utara serta mengatasi isu perkawinan dini dan persoalan sosial