Pemerintah perlu memikirkan perkembangan ibu kota baru meski masih masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR RI, Putri Anetta Komarudin mempertanyakan, rencana kajian pemindahan ibu kota negara (IKN) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sebab menurutnya, hasil kajian itu juga tak pernah dibuka ke publik.

Bendahara Negara itu melanjutkan, pembangunan IKN penting untuk mendukung upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian yang berada di non Jawa, dan non Jakarta sentris.

Pemerintah berharap setelah RUU IKN diserahkan, DPR dapat segera menindaklanjuti dan melakukan pembahasan.

Pemerintah terus melakukan persiapan dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, bahkan rencananya dalam waktu dekat akan memulai pembangunan istana kepresidenan di kawasan IKN di Kalimantan Timur.

Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Fadjroel Rachman memastikan, ground breaking atau peletakan batu pertama Istana Negara di ibu kota baru akan dilakukan pada tahun ini oleh Presiden Jokowi. Fadjroel mengatakan persiapan untuk ground breaking sudah lancar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memastikan, pengerjaan megaproyek ibu kota baru di Kalimantan Timur tetap akan berlanjut. Namun, dia mengatakan pemerintah tak akan menggunakan dana APBN semata untuk kelanjutannya, melainkan dengan bergantung pada investasi swasta melalui skema kontrak BOT.

Langkah tersebut perlu dilakukan agar pemerintah dapat lebih fokus dalam penanganan pandemi corona. Apalagi, pandemi yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir dinilai sangat membahayakan kondisi kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengapresiasi keputusan pemerintah atas penundaan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya kebijakan ini menggambarkan bentuk rasionalitas Pemerintah dalam menyikapi pandemi Covid-19.

Ekonom Center of Reforms on Economic (CORE), Piter Abdullah menyambut baik keputusan Pemerintah yang tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah penyangga proyek ibu kota negara (IKN) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat belanja pemerintah merupakan stimulus bagi ekonomi nasional.

Prapto yakin betul, jika pembangunan ibu kota baru nantinya akan menghancurkan hati penduduk asli suku Dayak. Bagi mereka, hutan adalah bagian dari kehidupannya. Jika hutan rimba hancur, maka kehidupan mereka akan hancur pula.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tetap menjadi peluang bisnis yang sangat besar di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Badai virus Corona atau Covid-19 merusak sendi-sendi kehidupan dan bernegara di Indonesia. Mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan ikut terdampak karena virus tersebut. Termasuk proses pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terhambat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara akan bebas banjir dan jadi kota hijau. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga memastikan ibu kota baru tidak dihantui masalah kemacetan.

Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyatakan seluruh atau sekitar 1,8 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru. Pemindahan dilakukan sekitar 3-4 tahun lagi, jika semua sudah siap.

Presiden Jokowi mengatakan draf Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota sudah rampung. Dia menjelaskan draf ibu kota baru tersebut akan disampaikan ke dewan perwakilan rakyat (DPR) setelah masa reses. RUU tersebut, kata Presiden Jokowi, menjadi salah satu persiapan penting dari sisi payung hukum.

Jakarta bersiap kehilangan status Ibu Kota Indonesia di tengah proses pemindahan ibu kota oleh pemerintah pusat. Dewan Riset Daerah (DRD) merekomendasikan label Jakarta menjadi kota bisnis dan riset skala internasional.

Menurut dia, saat ini proses penyusunan RUU tersebut sudah dalam tahap finalisasi. Rencananya, draf atau naskah akademik RUU tersebut akan diserahkan ke parlemen pada pekan depan.