RPD 2023-2026 tersebut diharapkan menjawab tantangan dalam mendukung posisi DKI Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Yakni sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global yang bersaing dengan kota metropolitan dunia.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Amalia Adininggar menjabarkan, 6 klaster rencana pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Nantinya ibu kota baru akan menjadi kota yang cerdas, hijau, modern, berteknologi tinggi dan berstandar internasional.

Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi agar mampu tumbuh lebih cepat. Pemindahan ibu kota negara juga menjadi upaya mencari sumber perekonomian baru dengan mengusung pemerataan.

Guspardi menjelaskan, selama proses membahas RUU IKN, DPR berpedoman dengan UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. Ia menjamin, DPR sudah melakukan mekanisme pembahasan secara terbuka.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, kriteria tersebut dimiliki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Mensos yang juga mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur oleh para anggota DPD-RI. Tidak sedikit anggota DPD yang keberatan penggunaan dana PEN digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara. Termasuk dengan skema pembiayaan bersama pihak swasta.

Dia juga meminta Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri koordinator untuk tinggal beberapa waktu di Kalimantan. Tujuannya agar mengetahui kondisi Kalimantan. Sehingga menepis polemik Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

Aset negara di Jakarta diharapkan tidak dijual untuk mendanai pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Djonoputro, menilai sosok Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid mengkaji isi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru saja disahkan oleh DPR pekan ini. Menurut dia, UU tersebut rentan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong mengatakan, Jokowi masih memiliki waktu dua bulan untuk menentukan siapa yang cocok untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Dia menilai dalam kurun waktu tersebut nama-nama lain yang belum muncul tidak menutup kemungkinan akan timbul ke publik.

Dari sisi potensi sumber daya alam, Badan Geologi juga menemukan adanya sebaran cadangan energi dalam bentuk batubara. Eko pun sudah memetakan, mana saja daerah dengan batu bara yang mudah terbakar, dan mana daerah yang aman.

Pengamat perkotaan Nirwono Yoga menilai tak banyak perubahan di Jakarta meski tidak lagi jadi ibu kota. Menurutnya, Jakarta masih akan tetap macet. Kemacetan tak bisa dihindari seiring terus berkembangnya pusat perekonomian di Jakarta.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penunjukan kepala otorita kepada Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan siapa Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) seiring dengan UU IKN telah disahkan oleh DPR di Sidang Paripurna, Selasa (18/1). Harapannya, Kepala Badan Otorita IKN nanti memiliki latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengharapkan, Jakarta mampu menjadi pusat bisnis seperti New York, setelah Ibu Kota resmi pindah ke Kalimantan Timur. UU tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan pada, Selasa (18/1).

Untuk diketahui, status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) untuk Jakarta baru akan dicabut setelah Presiden Jokowi menerbitkan Kepres terkait tanggal pemindahan ibu kota negara.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo berpendapat, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta ditukar guling dengan pihak swasta. Bentuknya, pihak swasta dilibatkan dalam pembangunan gedung-gedung atau infrastruktur di ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.