Kepala Otorita IKN Nusantara Dinilai Harus Bisa Lanjutkan Program Pembangunan Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan siapa Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) seiring dengan UU IKN telah disahkan oleh DPR. Dia sempat menyinggung, kriteria Kepala IKN adalah pernah menjadi kepala daerah dan berlatar belakang akademisi arsitektur.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, kriteria tersebut dimiliki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Mensos yang juga mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Dan salah satu yang dianggap paling cocok adalah Ridwan Kamil atau akrab disapa Emil.

"Kepala Otorita IKN harus memiliki kemampuan teknokratik dan politik sekaligus. Kang Emil cocok, punya pengalaman kepala daerah (kapasitas politik) sekaligus berlatar belakang arsitek dan kemampuan manajemen kebijakan (kapasitas teknokratik)," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (25/1).

Peluang itu besar, dia menambahkan, jika politik berjalan non-linier. Menurutnya, Emil bisa menjadi kuda hitam. Apalagi jika masih berjalan kontestasi antara Ganjar dan Puan.

"Tapi jika berlaku politik linier, Jokowi saya lihat cenderung ke Ganjar. Sayangnya kok sama-sama UGM aja," ujarnya.

Menurut Ari, Presiden Jokowi sebagai sosok sentral salah satu king maker di Pilpres 2024, dan proyek IKN ini jadi obsesi politik menjadi masterpiece legacy Jokowi.

“Oleh karena itu, sosok penerus Jokowi adalah sosok estafet pembangunan (developmentalism) Jokowi. Jokowi sangat berkepentingan untuk presiden ke-7 nanti, karena harus bisa meneruskan dan mengamankan program-program Jokowi yg belum selesai. Ini pertaruhan politiknya,” ungkapnya.

Terkait nama lain yang muncul di bursa kandidat kepala Otorita IKN seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan mantan Menristek/ Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Ari menyebut perlunya perimbangan politik dan teknokratik.

“Ahok terlalu politis. Bambang Brodjonegoro terlalu teknokratis. Kepala IKN butuh perimbangan antara politik dan teknokratik. Ridwan Kamil dan Azwar Anas (mantan Bupati Banyuwangi) sepertinya lebih cocok,” pungkas Ari.