Merdeka.com - Pemerintah terus melakukan persiapan dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, bahkan rencananya dalam waktu dekat akan memulai pembangunan istana kepresidenan di kawasan IKN di Kalimantan Timur.

Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly meminta agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN. Di samping kondisi ekonomi yang sedang sulit dan masih dalam situasi pandemi, pemerintah harus sadar bahwa kuantitas utang yang semakin mengkhawatirkan.

"Pemerintah tidak perlu memaksakan diri, sebaiknya fokus saja pada perbaikan layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (18/4).

Fraksi PKS dari awal wacana pemindahan IKN bergulir sudah melakukan penolakan karena tidak terlalu mendesak. Kalau pemerintah mengatakan pemindahan IKN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, harusnya dengan cara lain seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Pembangunan IKN baru disebut akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dan sekitar 20 persen dari biaya tersebut atau sekitar Rp 89 triliun direncanakan akan dibebankan pada APBN.

"Anggaran tersebut tentu akan membebani postur APBN, kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami defisit. Jadi kami mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN," tutup Bang Jun sapaan akrabnya.