Pemerintah Andalkan Proyek Ibu Kota Baru Tarik Investasi Usai Pandemi

Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memastikan, pengerjaan megaproyek ibu kota baru di Kalimantan Timur tetap akan berlanjut. Namun, dia mengatakan pemerintah tak akan menggunakan dana APBN semata untuk kelanjutannya, melainkan dengan bergantung pada investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT).

"Pemerintah memastikan tak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru. Kalau ibu kota negara bisa menjadi pilihan dalam menggenjot investasi, kenapa tidak," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2).

Menteri Suharso menyatakan, pengerjaan ibu kota baru akan dimulai pasca wabah pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan. Utamanya dengan menekan angka reproduksi efektif/penularan di bawah 1 persen.

"Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Ya tadi, artinya kita bisa mencapai 0,9 persen. Ini bisa kita capai dengan disiplin yang tinggi, agar herd immunity tercapai pada bulan September 2021," ungkapnya.

Selanjutnya

Menurut dia, pengerjaan awal ibu kota baru akan difokuskan untuk proyek perumahan dan perkantoran yang targetnya rampung pada 2024. Secara perkiraan, nilai dana yang dibutuhkan sebesar Rp 600 triliun, atau 25 persen dari total kebutuhan proyek ibu kota baru.

"Ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun. Tapi cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta," ujar Menteri Suharso.

Menteri Suharso menilai, proyek infrastruktur ibu kota baru juga akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Termasuk dapat menyerap antara 1,2-1,3 juta tenaga kerja.

"Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta. Industri akan berkembang, semen, paku besi, interior, kunci, anak kunci, semua akan bergerak dan ini akan menarik 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com