Menpan-RB Sebut ASN yang Tidak Kompeten Tidak Akan Dipindah ke Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyatakan seluruh atau sekitar 1,8 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru. Pemindahan dilakukan sekitar 3-4 tahun lagi, jika semua sudah siap.
Pernyataan Tjahjo tersebut disampaikan seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan di The Sunan Hotel Solo, Rabu (26/2). Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan seluruh pegawai kementerian lembaga yang ada di pusat.
"Yang perintah Bapak Jokowi harus dipindahkan semua, kecuali yang pensiun, kecuali yang kompetensinya tidak ada. Karena kami membangun smart government, smart office, sehingga kompetensi-kompetensi itu ada. Secara roadmap sudah selesai, akan kami kirim ke kementerian lembaga lewat menteri dan semua setjen, mendata ASN-nya. Pada harinya pindah ya pindah, soal harinya kapan kan masih 3-4 tahun," katanya.
Terkait permukiman, Tjahjo mengaku pemerintah sudah mempersiapkannya. Namun yang menyusun adalah Bappenas dan Kementerian PUPR. Termasuk juga Perhubungan, alat transportasinya.
"Enggak boleh, 1,8 juta orang nanti seenaknya boleh beli mobil sendiri, enggak bisa. Akan mengganggu keruwetan kota, transportasi umum," katanya.
Tjahjo mengaku saat ini ASN sudah siap untuk pindah. Sehingga tinggal mencari guru serta tenaga kesehatan. Saat ini, lanjut politisi PDIP kelahiran Solo itu, 4,3 juta yang mendaftar ASN, nantinya yang diterima hanya 150 ribu orang.
Tjahjo mengaku belum mengetahui skema untuk kepemilikan tempat tinggal bagi pegawai di ibu kota baru. Sebab, pemindahan ibu kota baru ditangani lintas lembaga.
"Pemindahan 1,8 juta ASN, belum termasuk anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Polri, dan kejaksaan. ASN menjelang pensiun dan tidak memiliki kompetensi tidak kita ikutkan," pungkas dia.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaAturan Baru Segera Rampung, PNS Dilarang Duduki Jabatan Terlalu Lama
RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI
Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca SelengkapnyaRPP Manajemen ASN Selesai 30 April, Atur soal Insentif PNS Hingga Penataan Tenaga Honorer
Talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaLowongan CPNS 2024 Dibuka untuk 2,3 Juta Orang, Ini Jurusan Paling Banyak Dicari Pemerintah
Tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS sebanyak 2.302.543 formasi.
Baca SelengkapnyaAturan Baru Terbit Bulan Depan, Rekrutmen CPNS Digelar Tiga Kali dalam Setahun
Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.
Baca SelengkapnyaTanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Selengkapnya