Pemberian Rj Lino Buat Menteri Rini

KPK diminta jelaskan ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh RJ Lino dan Menteri Rini.

Kedatangannya ke KPK juga untuk menanyakan perkembangan laporan dugaan gratifikasi dirut Pelindo buat menteri BUMN.

Masinton menegaskan bahwa publik berhak mengakses dokumen berkaitan dengan pelbagai fakta pembongkaran kasus Pelindo II.

"Sekarang ada upaya menghilangkan beberapa barang itu," tuduh Masinton.

RJ Lino melaporkan Masinton atas dugaan pencurian dokumen nota dinas.

Sebelumnya Menteri Rini tantang ungkap indikasi suap Rp 200 juta dari RJ Lino.

"Silakan Komisi III DPR betul-betul melakukan pembuktian," ujar Menteri Rini.

Dia meyakini laporannya terhadap Lino dan Rini sudah memenuhi unsur kasus gratifikasi dan suap.

"Semua ditotal Rp 200 juta," jelas Masinton di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/9) lalu.

KPK berjanji akan mengumumkan hasil penelaahan dalam waktu dekat.

Soal pemanggilan terhadap Lino maupun Rini, dia menilai belum dibutuhkan saat ini.

RJ Lino laporkan Masinton ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik soal pemberian gratifikasi ke Menteri Rini.

Masinton dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik karena bilang RJ Lino beri barang ke Menteri BUMN.

"Kalau berani membantahnya dari data dengan data atau langsung ke KPK bukan dengan berita," kata Masinton.

Namun Kementerian BUMN bantah Menteri Rini terima gratifikasi dari RJ Lino.

Rini berjanji bakal memberikan tanggapan resmi tentang masalah ini melalui rilis dari kementeriannya.

Gratifikasi itu berupa barang dengan nilai mencapai Rp 200 juta.

Masinton belum mengetahui secara pasti tujuan pemberian gratifikasi dalam bentuk barang tersebut.