Pembangunan Papua

Universitas Katolik Fajar Timur Papua resmi beroperasi dan diharapkan menjadi pusat inovasi serta riset aplikatif di Bumi Cendrawasih, melahirkan SDM unggul untuk pembangunan daerah.

Polda Papua secara aktif mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Pegunungan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan gizi anak-anak pedalaman, ibu hamil, dan menyusui demi masa depan cerah.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri tengah mempersiapkan sistem Transportasi Laut Terpadu Papua untuk meningkatkan konektivitas, menekan biaya logistik, dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

BRI Regional Office 18 Jayapura menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada RS Bhayangkara Polda Papua, menegaskan komitmen BRI Jayapura dalam mendukung kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Lima anggota OPM Mewoluk Puncak Jaya secara sukarela menyatakan ikrar setia kembali ke pangkuan NKRI, menandai langkah penting menuju perdamaian di Papua.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Pembangunan Papua sebagai prioritas, demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia-sentris.

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua menyoroti pentingnya kualitas makanan dan ketepatan distribusi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Papua untuk anak-anak di daerah tersebut.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ribka mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengawal pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan diskusi publik Program Strategis Nasional (PSN) menjadi kunci menemukan solusi pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengungkapkan banyak Orang Asli Papua (OAP) di daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi nasional, menyoroti urgensi pembaruan data kependudukan OAP Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting merumuskan arah pembangunan Papua yang inklusif, berpihak OAP, serta melestarikan kearifan lokal.

Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan.

Ribka menjelaskan bahwa pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut.

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Papua Pegunungan secara damai. Ia berharap tokoh adat dan gereja berperan aktif dalam meredakan perselisihan demi pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) serius menyusun Raperdasus dan Raperdasi demi Penanganan Konflik Suku yang kerap terjadi, memastikan penyelesaiannya sesuai hukum positif dan adat.