Parsel Bpk Untuk Dpr

Jumlahnya sampai 66 laporan. Diduga masih banyak yang belum melapor.

BPK membantah telah mengirim parsel itu.

Akom mengaku heran karena Karding anggota Komisi III yang bukan mitra kerja BPK.

Meski telah dikembalikan, penerimaan parsel itu tetap harus dilaporkan ke KPK.

"Jika ada yang mengirim atas nama pribadi biar dijelaskan apa maksud dan niatnya," ujar Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi.

BPK akan mengecek kabar dan informasi itu langsung ke DPR.

Sebagai pejabat publik maka tidak diperkenankan menerima parsel dalam bentuk apapun.