Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan untuk mencabut peraturan kepala daerah (perkada) dan ketentuan atau kebijakan lain yang memberi sanksi bagi pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan itu seiring kondisi kesehatan masyarakat yang terus membaik setelah pandemi Covid-19.

PeduliLindungi dinilai mampu menelusuri warga yang belum terlindungi dengan vaksin Covid-19.

Pemerintah menyatakan bahwa peningkatan kapasitas pemeriksaan, pelacakan, dan penanganan Covid-19 merupakan kunci utama untuk menekan penyebaran Covid-19.

Agar menjadi kebijakan baku, lanjut Syafrin, pihaknya menerbitkan Edaran Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Kewajiban Menggunakan Masker di dalam sarana dan prasarana angkutan umum pada masa transisi menuju endemi pada 5 Januari 2023.

Pencabutan PPKM Dinilai Akan Genjot Ekonomi RI di 2023. Pencabutan PPKM dinilai akan menggenjot ekonomi Indonesia 2023 yang diproyeksi suram akibat resesi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 diprediksi mencapai 4-5% dan masih dalam keadaan aman meski terjadi perlambatan global.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa warga masih perlu menggunakan masker di dalam transportasi umum.

Meskipun aturan mengenakan masker dihapus, Gibran mengingatkan agar masyarakat tetap memakai masker di tempat keramaian.

Walau PPKM resmi dicabut aturan syarat perjalanan masih mengacu pada aturan terakhir yakni berdasarkan Surat Edaran (SE) Stagas Covid 19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi Covid-19. Ini berlaku selagi masih belum ada aturan baru.

Pemerintah telah resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, penumpang pesawat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang dan Bandara Silampari Lubuklinggau tetap diwajibkan telah disuntik vaksin booster.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno optimis target mendatangkan 7,4 juta wisatawan mancanegara di 2023 tercapai. Menyusul, pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Jumat (30/12) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak boleh berhenti, meski kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut sejak akhir 2022.

Pakar kesehatan menyarankan agar pemerintah tetap gencar melakukan surveilan, menyiapkan tes Covid-19, hingga tracing.

Erlina Burhan mengingatkan, walaupun PPKM dicabut namun Pandemi Covid-19 masih tetap ada.

Dia menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah cukup seimbang antara kepentingan menjaga kesehatan publik dan kepentingan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi tahun 2023, pengusaha harus tetap optimis yang disertai kehati-hatian dan kewaspadaan. Namun hal ini tidak boleh berlebihan juga karena bisa berdampak pada laju pertumbuhan usaha.

PPKM Resmi Dicabut. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh kabupaten/kota akhirnya resmi dicabut. Dengan begitu, kini tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun, masyarakat diminta untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap penularan Covid-19.

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro meyakini, dengan dicabutnya aturan PPKM maka jumlah penumpang transportasi umum akan semakin meningkat. Terlebih, penumpang sudah tidak lagi harus menunjukkan bukti hasil tes Covid-19 untuk menggunakan transportasi umum.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyambut baik keputusan pemerintah pusat mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun warga diminta mengimbanginya dengan tetap waspada dan sadar menjaga kesehatan.