DPRD DKI Minta Tak Cuma Anak Buah, Atasan PNS Pamer Harta juga Harus Disanksi
Tiga orang PNS DKI Jakarta ketahuan flexing atau memamerkan kekayaannya di media sosial.
Tiga orang PNS DKI Jakarta ketahuan flexing atau memamerkan kekayaannya di media sosial.
Adapun, tahapan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Pemprov DKI Jakarta, antara lain pendaftaran peserta secara daring (online) di seleksiterbuka.jakarta.go.id, seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, tes kompetensi bidang dengan penulisan makalah.
Selvy kerap memamerkan barang-barang mewah seperti tas dan sepatu di media sosial. Hal itu membuat Selvy diperiksa Inspektorat dan dinonaktifkan sementara dari jabatan kepala seksi tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtia mengatakan, kebijakan tersebut merujuk pada surat imbauan Nomor B/480 /M.KT.01/2023 yang dikeluarkan pada 24 April 2023 oleh Menpan-RB Ad Interim Mahfud MD.
Syafrin mengaku baru mengetahui kejadian tersebut pada Kamis, 30 Maret 2023 sore setelah mendapat pesan WhatsApp. Dia langsung melakukan klarifikasi kepada Massdess dan membuat laporan ke Inspektorat. Hasil pemeriksaan Massdess sepenuhnya diserahkan ke Inspektorat.
Pengaturan jam kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah. Surat edaran ini ditandatangani oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada Jumat (20/3).
Kepala BKD DKI Jakarta, Maria Qibtya mengatakan, perbedaan hanya pada saat jam kerja. Namun durasi kerjanya sama yakni 6,5 jam per hari.
Mengacu data laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) berdasarkan laporan tahun 2021, harta Arifin mencapai Rp24,59 miliar. Tertinggi jika dibandingkan rekan-rekannya sesama kepala dinas bahkan plt Sekda.
Gembong menegaskan, gaji seorang pegawai Pemprov tidak akan membuat orang memiliki harta sampai Rp24 miliar.
KPK menyayangkan tindakan tersebut. Karena penghasilan pejabat DKI misal setingkat kepala dinas, tergolong tinggi dan di atas rata-rata daerah lain. KPK meminta Inspektorat DKI Jakarta memberikan perhatian khusus dan melakukan pemeriksaan.
Yayat memaparkan, Pemprov DKI sudah mendorong PNS-nya untuk bekerja dekat dengan kantor.
Dishub DKI menggelar FGD melibatkan Pakar Kebijakan Sektor Transportasi dan Perkotaan Azas Tigor Nainggolan hingga Pakar Tata Kota Yayat Supriatna sebelum akhirnya benar-benar menerapkan kebijakan pengaturan jam kerja PNS sebagai salah satu upaya mengurai macet.
"Khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat terkait dengan kondisi nanti, situasi alam yang tidak bersahabat. Misalnya para wali kota, kepala BNPB, kepala dinas lingkungan hidup, para asisten," kata Heru.
Saat ini, Dishub sedang menginventarisir asosiasi pekerja yang akan diundang dalam uji publik tersebut.
Ia memberi contoh, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jakarta jumlahnya cukup banyak, dan rentang kendalinya jauh. Jika terdapat pegawai yang wafat atau menjalani hukuman disiplin (hukdis) maka proses pendataannya dilakukan secara berjenjang.
Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengakui sejumlah jabatan di tingkat kelurahan dan kecamatan masih kosong. Beberapa pejabat harus merangkap untuk mengisi kekosongan itu.
Ada beberapa alasan ratusan rekan sejawatnya tidak ikut lanjut lelang jabatan. Salah satunya adalah memasuki masa pensiun.
Mereka yang menolak ikut lelang jabatan memiliki beragam alasan. Sibuk mengurusi warga menjadi alasan utama.