Ketua Umum DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan memproyeksikan, terjadi peningkatan penumpang angkutan darat sebanyak 20 persen selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Menyusul, batalnya penetapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama Nataru.

Ketua Umum DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mendesak pemerintah menjatuhi sanksi tegas bagi moda angkutan darat ilegal yang marak beroperasi saat penerapan PPKM Level 3 pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta menyambut baik keputusan pemerintah untuk tidak melarang perayaan mudik Lebaran 2021. Sebagaimana diungkapkan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.

Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono mengatakan mekanisme angkutan umum darat notabene tidak semudah semudah mengendalikan untuk angkutan laut dan udara. Mengingat saat ini banyak angkutan pribadi menjalankan fungsi sebagai angkutan umum untuk mobilitas warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan kembali PSBB sejak 14 September lalu di seluruh wilayah Jakarta. Penerapan PSBB Jilid II ini untuk menghentikan penyebaran virus Corona yang telah mengancam keselamatan warga ibu kota.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta akan mendukung penuh pelaksanaan skema new normal di tengah wabah covid-19. Namun, dengan syarat adanya kebijakan penyesuaian tarif bagi moda angkutan darat seperti bus AKAP, Angkot, dan Taksi.

Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah terkait pembatasan operasional transportasi umum demi keselamatan pengguna dan awak angkutan. Sebab, transportasi umum termasuk media penyebaran virus covid-19 di Indonesia.

Selain itu, menurutnya, keputusan Budi tersebut tidak mencerminkan dukungan terhadap seluruh kepala daerah yang menerapkan kebijakan PSBB di wilayahnya.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan mulai besok semua perusahaan angkutan darat terpaksa mengandangkan armada selama aturan larangan mudik belum dicabut pemerintah.

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyatakan, omzet pengusaha bus ditengah pandemi Corona anjlok 75 hingga 100 persen. Penyebabnya, mulai dari ditutupnya tempat wisata hingga kebijakan pelarangan kedatangan orang di daerah-daerah dan physical distancing.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta menyambut baik langkah pemerintah yang membatalkan program Mudik Gratis bareng 2020, demi menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) yang kian meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Mereka merasa penurunan harga BBM terlalu cepat.