Dia menjelaskan aset kripto saat ini merupakan jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan yang sah di Indonesia.

Untuk mencegah terjadinya penarikan kendaraan bermotor milik debitur oleh debt collector tidak sesuai prosedur dan melanggar hukum, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan sesuai yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Direktur Funding & Partnership 360Kredi, Purnama Sutedi menambahkan, bahwa izin OJK ini juga sebagai bentuk konsisten perusahaan dalam memberikan pinjaman yang aman dan nyaman kepada masyarakat.

OJK selalu berusaha mengingatkan masyarakat bahwa sebelum memanfaatkan layanan pinjol dan mencoba berinvestasi harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengakui beberapa bulan terakhir, tren restrukturisasi mulai melandai. Diperkirakan perkembangan ini akan terus berlanjut.

OJK mencatatkan, restrukturisasi perbankan saat ini Rp808,75 triliun, turun dari akhir tahun lalu sebesar Rp830,38 triliun. Kredit sektor pengolahan naik 22,02 persen (mtm) dan perdagangan naik 16,40 persen (mtm) yang diindikasikan karena persiapan menjelang Idul Fitri.

Sebenarnya, kata Enrico, pelaku UMKM juga bisa mendapatkan pembiayaan modal kerja dari perbankan. Namun karena sifat kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit membuat akses pelaku UMKM sedikit terhambat.

Menurut dia, kepemilikan aset pelaku UMKM yang lebih kecil dari perusahaan atau korporasi ini yang membuat pertumbuhan kredit dari sektor ini terbatas. Apalagi perbankan memiliki kriteria khusus untuk pemberian modal kerja.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana mengatakan, bank tradisional harus bertransformasi melayani nasabah secara digital. Transformasi dari tradisional ke digital harus dilakukan menyesuaikan perilaku nasabah terutama selama pandemi.

Wimboh berharap kredit perbankan akan terus tumbuh positif pada bulan-bulan berikutnya. Menurut Wimboh, hal tersebut juga tak lepas dari upaya bersama antara pemerintah dan otoritas keuangan yang dirilis sejak pada awal tahun untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, mengungkapkan rasio prudensial sektor keuangan masih terjaga dengan baik dan dalam kondisi stabil. Bahkan disebut ada tanda-tanda perbaikan yang sudah lebih terlihat daripada bulan-bulan sebelumnya.

"Oleh karena itu OJK perlu mengkaji dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait dalam merespons usulan tersebut," ujar Sekar.

Ahmad mengatakan, unit link memang menjadi lini usaha yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sekitar 50 persen atau separuh dari total penerimaan premi perusahaan asuransi.

Soal investasi dalam produk unit link, di satu sisi nasabah memang telah memilih dan setuju dananya ingin ditempatkan sesuai dengan profil mereka, namun di sisi lain kebijakan investasi sendiri dan penempatannya tetap saja dilakukan oleh perusahaan asuransi itu sendiri sehingga berpotensi menimbulkan masalah.

Pendapat tersebut disampaikan Anto menanggapi viralnya cuitan seorang nasabah di media sosial yang mengatakan data pribadinya disalahgunakan oleh pihak lain untuk mengajukan kartu kredit di sebuah bank dan kemudian terjadi tunggakan.

Menurut Fajri, pada tahun 2019 ada sebanyak 360 pengaduan, kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 593 pengaduan, dan hingga triwulan I 2021 telah mencapai 273 aduan. Semua pengaduan bisa diselesaikan secara internal dan bisa memfasilitasi untuk menyelesaikan komplain ini.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sardjito mengatakan, kehadiran fintech P2P lending utamanya menjadi pilihan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Perbankan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikritik tak mampu memberantas investasi atau fintech ilegal yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sardjito mengatakan, otoritas tidak memiliki landasan hukum dalam melakukan hal tersebut.