Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta Segara meminta, masyarakat untuk cermat dalam mengajukan pinjaman online atau berinvestasi. Salah satunya dengan memastikan aspek legalitas perusahaan dan bisnis yang logis.

Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara menilai, dari beragam kasus investasi bodong, ditemukan masyarakat yang ingin cepat kaya tapi tidak mau bekerja keras. Sehingga ketika mendapatkan tawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil dengan tinggi dan tanpa resiko langsung diambil.

Berbagai kasus investasi ilegal telah banyak memakan korban. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat masyarakat lebih waspada dalam berinvestasi. Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara menilai, kondisi ini terjadi akibat kesenjangan antara literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, selama pandemi Covid-19, banyak ditemui investasi dan gadai ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2020 hingga Februari 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menutup 390 kegiatan investasi ilegal dan 1.200 fintech lending ilegal.

Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta Segara, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih perusahaan fintech dan investasi. Hal ini agar masyarakat tidak terjerat utang dan investasi di layanan ilegal atau tidak memiliki izin resmi.

Saat ini, OJK telah mempunyai dua resep jitu untuk menanggulangi fenomena pom-pom saham itu. Pertama, yakni dengan meningkatkan kerja sama bersama Bursa Efek Indonesia hingga Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal untuk kegiatan sosialisasi informasi yang benar terkait penawaran saham kepada publik.

Dia menjelaskan, komitmen untuk menanggulangi fenomena pom-pom saham itu lantaran berisiko memberikan informasi keliru terkait saham-saham yang ditawarkan kepada publik.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Yunita Linda Sari menjelaskan, pengawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari supervisory action di sektor pasar modal.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Yunita Linda Sari mengatakan, mulai tahun ini jumlah emiten yang masuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menunjukkan peningkatan. Tetapi, nilai yang dihimpun dari emiten-emiten tersebut justru mengalami penyusutan dibandingkan beberapa tahun yang lalu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan di sektor keuangan non bank untuk memiliki data center dan data recovery center di Indonesia. Penyelenggaraan data center tersebut bisa dilakukan perusahaan pengguna teknologi informasi atau dibuat oleh pihak penyelenggara jasa teknologi informasi.

OJK menilai, terbitnya POJK Nomor 4/pojk.05/2021 yang mengatur manajemen risiko dan penerapan teknologi informasi di sektor usaha non bank dapat meningkatkan perlindungan konsumen. Sebab, poin aturan yang disusun dalam POJK tersebut sesuai dengan perkembangan skala bisnis sektor non bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan sektor keuangan non bank memiliki manajemen resiko dalam penggunaan teknologi informasi. Aturan tersebut tertuang dalam POJK No.4 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun roadmap pengembangan perbankan Indonesia untuk lima tahun ke depan periode 2020-2025, dengan menerapkan 4 pilar utama. Salah satunya penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan.

Nurhaida menyatakan, melalui realisasi sebesar Rp1,93 triliun hingga triwulan I-2021 tersebut maka OJK masih memiliki saldo anggaran sebanyak 68,77 persen atau Rp4,26 triliun.

Dia menjelaskan, saat ini ada beberapa perusahaan yang mengajukan restrukturisasi. Hal ini pun secara tidak langsung menjadi beban bagi perbankan dalam melakukan pembagian penyaluran kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, nilai Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA) pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 28 persen dibandingkan tahun 2019, yakni dari Rp 6,78 triliun menjadi Rp 4,88 triliun.

Sehingga jumlah perusahaan penyelenggara fintech lending berizin OJK hingga 23 Februari 2021 sebanyak 45. Sementara jumlah perusahaan yang terdaftar di OJK sebanyak 103 perusahaan penyelenggara fintech lending.

Pertama pada model internal bank syariah harus bisa berkolaborasi dengan induk. Dalam hal ini bank syariah menggunakan Layanan Perbankan Digital (LPD) yang dikembangkan induk untuk disesuaikan dengan karakter nasabah bank syariah.