Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil memberi sejumlah masukan di hadapan petinggi Polri. Hadir Kepala Lemdiklat Polri Komjen Chryshnanda.

Nasir Djamil menjelaskan bahwa mekanisme restorative justice umumnya diterapkan pada kasus pidana ringan, bukan untuk kasus dugaan penggelapan dana.

Nasir menyebut adanya protes dari para dosen yang tunjangan kinerjanya belum dibayarkan selama 5 tahun

Menurutnya, sampai hari ini judi di Tanah Air gelap atau ilegal sehingga tegas harus diberantas.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Rapat dengan Banggar DPR, Rabu (5/6).

Anggota Banggar DPR, Muhammad Nasir Djamil menyinggung, soal kemiskinan di Indonesia

Anggota Komisi III DPR ini minta para pihak tak saling menyalahkan mengenai masalah korupsi. Salah satunya kader Partai PDI Perjuangan yang menyebut korupsi disebabkan oleh mertua Prabowo yakni Soeharto.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil sepaham dengan langkah Presiden Joko Widodo yang tak langsung memberi amnesti terkait kasus Baiq Nuril, korban pelecehan seksual verbal yang dilakukan seorang mantan kepala sekolah di Mataram. Diketahui, Presiden Jokowi mempersilakan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan dalam kasus ini.

Anggota Komisi III DPR ini juga tidak yakin selama lima tahun usai kekalahannya di Pilpres 2014, Prabowo berhasil mengumpulkan logistik untuk kembali maju Pilpres 2019. Karena itu, ia yakin Mantan Danjen Kopassus itu akan memberikan mandat yang diberikan kader Partai Gerindra pada orang lain.

Nasir juga menegaskan selama masih ada Undang-Undang (UU) Tipikor KPK akan tetap ada.

Politisi PKS duga Jokowi minta Jenderal Gatot dekati umat Islam demi 2019. Menurutnya, tidak mungkin Jenderal Gatot berani bermanuver seperti itu tanpa seizin presiden. Nasir menduga, Jokowi meminta Gatot untuk mendekati umat Islam.

Fadli Zon dan Nasir Jamil kompak sebut Panglima TNI tak berpolitik. Fadli yakin Gatot tidak berpolitik. Sebab TNI tidak memiliki struktur politik. Pasca reformasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI hanya melindungi negara dari ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil tidak sepakat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan perombakan (reshuffle) kabinet kerja di sisa masa jabatannya yang tinggal dua tahun. Menurutnya dengan kembali melakukan reshuffle akan membuat kesan adanya pertukaran penguasa.

Politisi PKS nilai di era Jokowi daya beli masyarakat melemah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai selama tiga tahun menjabat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terbilang sukses. Dia menilai Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

Politisi PKS: Ada kesan KPK benci koruptor bukan sama korupsi. Nasir mengibaratkan OTT sebagai obat sakit kepala. OTT disebut hanya meredakan namun tidak bisa menghilangkan tindak pidana korupsi.

"Selama ini ada semacam, apa ya, kalau ke Sukamiskin, ketemu napi-napi tipikor, mereka bilang, 'kalau yang diusut oleh Kejaksaan hukumannya biasanya lebih ringan'," tegas Nasir.

Ancaman ketua KPK bikin telinga politisi Senayan panas. Ancaman pidana anggota pansus angket oleh ketua KPK Agus Rahardjo mendapat reaksi keras dari para politisi di Senayan. Agus menilai, anggota pansus angket bisa dijerat pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yaitu menghalangi proses hukum.

"Harus segera dihentikan, masih banyak lokasi lainnya," tegas Nasir Djamil.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menilai keinginan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk pensiun dini sebagai rencana positif. Menurutnya, Tito ingin regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri berjalan tanpa harus menunggu dirinya pensiun pada 2022.

Kesan penguasa di balik banding Jaksa atas putusan Ahok. Keputusan jaksa akan mengajukan banding ditentukan hari ini, Selasa (16/5). Banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta menimbulkan kesan ada patgulipat penegak hukum di kasus Ahok.