Mubalig

Kasus penipuan terhadap para calon jemaah umroh seharusnya menjadi perhatian serius Kemenag. Sebab ini terjadi akibat ketiadaan tanggung jawab Kementerian Agama. Tidak hanya urus umroh dan haji, Kementerian Agama juga diusulkan mendata guru-guru agama.

Kode etik ini akan mengatur para mubalig saat memberikan ceramah di masjid-masjid di tanah air. JK tidak menginginkan mubalig memberikan ceramah kontroversial sehingga memicu pertikaian di antara umat.

Daftar 200 nama mubalig yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag) masih menyisakan polemik. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu melakukan evaluasi atas data mubalig yang telah dirilis.

Jika memiliki kode etik kata JK, para penceramah yang direkomendasikan suatu saat melanggar kode etik pihak organisasi mubalig di bawah MUI akan mengambil tindakan.

Haedar menjelaskan bahwa kode etik yang disarankannya ini tak hanya berlaku bagi mubalig saja. Tetapi juga bisa digunakan untuk tokoh-tokoh dari agama yang lain. Nantinya kode etik itu dibuat agar dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran agama tak menimbulkan keresahan.

Rekomendasi 200 mubalig dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial. Kebijakan yang diambil menteri agama bisa membuat gaduh. Bahkan bisa membuat kejengahan di tengah masyarakat.

Sedianya, Kementerian Agama menurut Jimmly cukup melakukan pendataan para mubalig di Indonesia.

Airlangga menuturkan, meskipun pemerintah hanya menetapkan 200 mubalig, namun tidak membatasi pemuka agama lain untuk menyiarkan ajaran agama Islam.

Ketua dewan dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Nafis, menambahkan, perlunya tingkatan di lingkup mubalig agar masyarakat bisa mendapat penceramah agama sesuai dengan standar masyarakat itu sendiri. Sehingga, ceramah yang disampaikan oleh mubalig diterima dengan baik oleh jemaah.

Tidak hanya itu, JK juga meminta agar Lukman menambah daftar mubalig. Pasalnya 200 mubalig hanyalah sebagian kecil yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, dia mengungkapkan, publik butuh lebih dari 300 ribu penceramah.

MUI sebut Ustaz Abdul Somad tolak ajakan Menag masuk daftar 200 mubalig. Yang jelas, imbuh Cholil, menerima atau tidaknya seorang mubalig untuk dimasukan ke dalam daftar nama yang direkomendasi merupakan hak mubalig itu sendiri.

"Memang kami mendapatkan masukan dasar dari mereka yang meminta itu adalah karena mereka tidak ingin ceramah keagamaan diisi dengan hal-hal yang justru bisa berpotensi menimbulkan keresahan di tengah umat. Itulah mengapa kemudian mereka meminta kepada kami," kata Lukman.

Komisi VIII sarankan agar Ormas Islam yang keluarkan rekomendasi mubalig, serahkan ke Ormas. Ace mengungkapkan alasan rekomendasi mubalig lebih baik dikeluarkan ormas keagamaan karena dianggap lebih objektif dalam menilai mubalig, mulai dari persoalan NKRI, moderatis, maupun toleransi.

Setelah bertemu Ketua Umum MUI KH Maruf Amin di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) pagi tadi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui dalam waktu dekat pihak MUI akan mengundang sejumlah ormas Islam.

Fadli Zon: Ulama mau disertifikasi, emangnya kita ini negara fasis?. Rilis tersebut, lanjut dia, juga berpotensi timbulnya prasangka buruk dari masyarakat bahwa 200 nama penceramah itu dipilih berdasarkan pilihan politik.

"Konyol, Pemerintah itu 'tidur aja' enggak usah boleh banyak urusan, termasuk perbedaan pendapat di antara mubalig, dan penceramah," tegas dia.

Rekomendasi 200 mubaliq atau penceramah yang dikeluarkan Kementerian Agama terus menuai kritik. Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mencium banyak keganjilan dari rekomendasi tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras pemerintah terkait rekomendasi 200 mubaliq atau penceramah. Fahri mengatakan, tugas pemerintah bukan menentukan siapa penceramah yang layak, melainkan menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat.