Ribuan Penerima Bansos Banyuwangi Terindikasi Judol, 900 Ajukan Sanggahan

Masa pengajuan sanggahan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi yang terindikasi terafiliasi judi online resmi berakhir. Dari total 6.388 nama yang masuk daftar hitam sementara, hanya sekitar 900 orang yang menyampaikan klarifikasi.

Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Puguh Widodo, menyebut partisipasi pengajuan sanggahan relatif rendah hingga batas akhir. "Sampai kemarin saat penutupan, hanya 900-an KPM yang mengajukan sanggahan," ujar Puguh, Senin (12/10/2027).

Mereka yang terindikasi dalam basis data transaksi judi online dikenai penghentian sementara penyaluran bansos sampai ada kejelasan status, baik secara hukum maupun administratif.

Mekanisme sanggahan disediakan bagi KPM yang merasa datanya disalahgunakan atau keliru terdeteksi. Proses verifikasi dan validasi (verval) dilakukan berjenjang melibatkan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Verval tersebut juga terhubung dengan kementerian dan lembaga terkait, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Ditjen Dukcapil, serta PPATK.

Batas Kewenangan Pemda dalam Bansos

Dinsos Banyuwangi menegaskan kewenangan pemerintah daerah terbatas pada pembuktian data di lapangan dan pendampingan terkait akun atau rekening. Adapun keputusan akhir mengenai pemulihan status penerima maupun kelanjutan penyaluran bansos berada pada pemerintah pusat.

"Kewajiban kami hanya melakukan verifikasi dan validasi. Proses sanggahan saat ini memang sudah ditutup, dan kami masih menunggu arahan serta kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kemungkinan dibukanya kembali pengajuan sanggahan," pungkas Puguh.