Ketua MPR minta Kemenag urus umroh dan haji daripada bikin daftar mubalig

Sikap kontra terhadap rilis daftar nama mubalig rekomendasi Kementerian Agama hingga kini masih disuarakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Ketimbang menyortir para mubalig se-Indonesia, Kementerian Agama disarankan fokus terhadap pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Apalagi rilis daftar nama para mubalig justru memecah belah masyarakat, termasuk politik.

Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, kasus penipuan terhadap para calon jemaah umroh seharusnya menjadi perhatian serius Kemenag. Sebab ini terjadi akibat ketiadaan tanggung jawab Kementerian Agama. Tidak hanya urus umroh dan haji, Kementerian Agama juga diusulkan mendata guru-guru agama.

"Bukan hal baru ini, sudah bertahun-tahun. Enggak bisa dong cuma untuk dibekukan enggak tanggung jawab. Ada pengawasan Kementerian Agama, ada Dirjen ya mesti bertanggung jawab. Jadi kalau soal di daftar daftar itu, setop itu memecah-mecah belah bambu," ujar Zulkifli di kediamannya usai menggelar acara buka puasa bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat perempuan, Jakarta Selatan, Selasa (29/5).

Diketahui, rilis daftar nama para mubalig menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin melakukan klarifikasi akan hal tersebut. Menurutnya sikap kontra bermunculan karena pihak-pihak belum memahami latar belakang informasi yang dirilis oleh kementerian agama.

Dia mengatakan nama-nama yang telah dirilis akan bertambah seiring berjalannya waktu sekaligus setelah melakukan proses penilaian bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas rilis yang menimbulkan polemik.