Mendagri Tito Tak Masalah Kepala Desa Dukung Jokowi Tiga Periode
Mendagri Tito Karnavian justru membantah pernyataan Junimart. Agenda Apdesi dinilai Tito bukan acara politik. Teriakan dukungan tiga periode hanya spontanitas peserta.
Mendagri Tito Karnavian justru membantah pernyataan Junimart. Agenda Apdesi dinilai Tito bukan acara politik. Teriakan dukungan tiga periode hanya spontanitas peserta.
Dalam UU Ormas dan UU Desa sudah tegas disebutkan jika kepala desa atau perangkat desa dilarang berpolitik praktis.
Tiga pembantu utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicecar mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Para wakil rakyat penasaran dengan isu tersebut yang terus didengungkan belakangan ini.
Muncul teriakan Jokowi 3 Periode dalam acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
MPR tengah mengkaji wacana amandemen terbatas konstitusi untuk memberikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Langkah ini dicurigai politikus senior Amien Rais sebagai upaya menyusupkan agenda perubahan masa jabatan presiden.
Padahal amanat undang-undang, masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode. Jangan sampai orde baru seperti era Soeharto kembali terjadi.
Amien mengatakan, di era orde baru rakyat dibodohi, ditekan dan diancam untuk menggolkan tujuan politik yang jauh untuk melanggengkan kekuasaan.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, pemerintah selalu memperhatikan opini publik dalam bekerja. Pemerintah menegaskan akan bekerja lebih keras lagi.
Jodi mengatakan, para kepala desa ini geram dan capek melihat elite politik sudah saling berjumpa membicarakan politik.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani,menyebutkan bahwa mayoritas warga, 73 persen, menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan. Hanya 15 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan status dua organisasi Apdesi yang tengah berseteru. Dualisme Apdesi terungkap setelah dukungan tiga periode kepada Presiden Jokowi.
Dualisme kepengurusan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menjadi sorotan publik. Apdesi kubu Surtawijaya mendukung Presiden tiga periode. Sementara kubu Arifin sebaliknya.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar acara silaturahmi nasional 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Dalam acara tersebut, mereka menyuarakan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode.
Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menegaskan, masa jabatan harus dipatuhi semua pihak, paling lama hanya dua periode. Bambang tidak pusing dengan dorongan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang mendorong Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku menunggu dipanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait isu penundaan pemilu. Megawati dan PDIP salah satu partai koalisi yang menolak keras penundaan pemilu.
Data dari Drone Emprit menunjukkan bahwa netizen percaya jika pemerintah menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini terlihat dari data analisis emosional masyarakat di media sosial dengan poin 'trust' yang mendapat angka tertinggi.
"Jika gagasan ini diteruskan, dipastikan akan mendapatkan perlawanan yang keras dan militan dari publik luas," kata dia lagi.
Nurliah mencontohkan lahirnya sejumlah undang-undang yang tidak banyak perdebatan dan diparipurnakan cukup cepat. Hal itu disebabkan karena oposisi yang lemah atau kalah mayoritas.